Usul Ada "Fit And Proper Test" untuk Menteri, Anggota DPR: Separuh Menteri Jokowi Parah Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengusulkan agar ada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dalam menentukan menteri yang duduk di kabinet pada pemerintahan mendatang.

Effendi berpandangan, fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja, tapi harus punya kompetensi.

"Kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa (lantas dipilih sebagai menteri). Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua, ya," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Politikus PDI-P ini berpesan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak.

Baca juga: Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Ia mencontohkan, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi menkominfo harus diisi oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan.

"Ya kita harus fit and proper kan. Paling tidak kan dia (calon menteri) mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu kayak, kabinet tapi kayak warung semua," kata dia.

Diketahui, terdapat desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peretasan PDN yang menyebabkan sejumlah layanan publik sempat terganggu.

Baca juga: Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Merespons desakan tersebut, Jokowi mengaku sudah mengevaluasi semua hal terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan agar Budi mundur.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," kata Jokowi di Karawang, Rabu (3/7/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuan Abrijani Pangerapan telah memutuskan mengundurkan diri karena peretasan PDN.

"Ini merupakan tanggung jawab moral saya, karena secara teknis, masalah PDN ini seharusnya bisa saya tangani dengan baik," ujar Semuel, Kamis.