Jika Masih Presiden, Megawati Mengaku Akan Potong Anggaran Bansos untuk Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membiayai pendidikan seluruh warga negaranya.

Jika ia masih menjadi presiden, Megawati akan memotong anggaran bantuan sosial (bansos) untuk sektor pendidikan.

Presiden kelima RI ini mengaku menyadari soal mahalnya uang kuliah tunggal (UKT).

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Megawati Akhirnya Sebut Nama Jokowi Setelah Huru-hara Pilpres, Singgung Utang Negara

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya.

Dengan demikian, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.

"Apa enggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani enggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pakai heboh, saya tuh sampai pusing UKT," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Adapun kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) ramai diberitakan pada Mei lalu.

Baca juga: Sebut Kecurangan TSM Benar Terjadi di Pemilu 2024, Megawati: Buktinya Ada, tapi Diumpetin

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah PTN itu pun mengadu ke DPR tentang hal tersebut.

Sementara itu, Komisi X DPR sudah menggelar rapat kerja bersama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya terkait biaya UKT.

Nadiem memastikan akan memeriksa PTN PTN yang disebut menerapkan biaya UKT tinggi.

Hal itu dilakukan Mendikbud sebelum melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan UKT.