Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sonyaruri Satiti
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Mahasiswa S3 Kependudukan Sekolah Pascasarjana UGM

Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Kompas.com - 03/07/2024, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create and enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.” (UNDP, 2003: 70)

KUTIPAN di atas menegaskan tujuan pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus selalu disusun atas dasar pencapaian tujuan tersebut.

Namun, terkadang hal tersebut dilupakan karena perhatian terlalu ditujukan kepada usaha untuk mengakumulasi kekayaan.

Salah besar apabila pembangunan terlalu berorientasi ke ekonomi, apalagi hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai cara (mean) untuk mencapai peningkatan kualitas manusia, bukan tujuan pembangunan.

Selain sumber daya alam dan teknologi, sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan.

Bahkan, akhir-akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang amat menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara-negara industri baru (Newly Industrialized Country/NIC) seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Turkiye serta negara-negara industri seperti Jepang, Italia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Jerman yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber dari pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung sumber daya manusia berkualitas.

Atas dasar kenyataan ini kemudian banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia amat diperlukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan.

Ketimpangan pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP sejak awal 1990 melalui publikasi tahunan.

Melalui laporan tahunan dari UNDP sejak 1990 hingga kini (2023/2024) memaparkan hasil pembangunan dari 199 negara termasuk indikator pendukungnya. Kemajuan dan ketertinggalan setiap negara dapat diamati dari laporan tahunan ini.

Hasil temuan Program Pembangunan PBB negara-negara maju mencapai rekor pembangunan manusia, namun setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya, seperti kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat negara tersebut.

Pada 2023, seluruh 38 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai skor Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada 2019.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

Nasional
Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Nasional
Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Nasional
Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Nasional
Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi 'Online' Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi "Online" Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Nasional
Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Nasional
Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Nasional
SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

Nasional
KPU Klaim Tahapan Pilkada Serentak 2024 'On The Track'

KPU Klaim Tahapan Pilkada Serentak 2024 "On The Track"

Nasional
TNI Fokus Penyuluhan Hukum agar Prajurit Tak Terjebak Pinjaman dan Judi 'Online'

TNI Fokus Penyuluhan Hukum agar Prajurit Tak Terjebak Pinjaman dan Judi "Online"

Nasional
Megawati Lantik Ganip Warsito Jadi Kepala Baguna Gantikan Max Ruland Boseke yang Mundur

Megawati Lantik Ganip Warsito Jadi Kepala Baguna Gantikan Max Ruland Boseke yang Mundur

Nasional
7 Partai Dukung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut, Bagaimana dengan PDI-P?

7 Partai Dukung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut, Bagaimana dengan PDI-P?

Nasional
Baca Pleidoi, SYL Minta Dibebaskan dan Tuding Keterangan Mantan Ajudan Fitnah

Baca Pleidoi, SYL Minta Dibebaskan dan Tuding Keterangan Mantan Ajudan Fitnah

Nasional
9 Kementerian/Lembaga Dapat Aset Lahan Sitaan Satgas BLBI Senilai Rp 2,77 T

9 Kementerian/Lembaga Dapat Aset Lahan Sitaan Satgas BLBI Senilai Rp 2,77 T

Nasional
Jika Masih Presiden, Megawati Mengaku Akan Potong Anggaran Bansos untuk Pendidikan

Jika Masih Presiden, Megawati Mengaku Akan Potong Anggaran Bansos untuk Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com