Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sonyaruri Satiti
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Mahasiswa S3 Kependudukan Sekolah Pascasarjana UGM

Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Kompas.com - 03/07/2024, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create and enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.” (UNDP, 2003: 70)

KUTIPAN di atas menegaskan tujuan pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus selalu disusun atas dasar pencapaian tujuan tersebut.

Namun, terkadang hal tersebut dilupakan karena perhatian terlalu ditujukan kepada usaha untuk mengakumulasi kekayaan.

Salah besar apabila pembangunan terlalu berorientasi ke ekonomi, apalagi hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai cara (mean) untuk mencapai peningkatan kualitas manusia, bukan tujuan pembangunan.

Selain sumber daya alam dan teknologi, sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan.

Bahkan, akhir-akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang amat menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara-negara industri baru (Newly Industrialized Country/NIC) seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Turkiye serta negara-negara industri seperti Jepang, Italia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Jerman yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber dari pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung sumber daya manusia berkualitas.

Atas dasar kenyataan ini kemudian banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia amat diperlukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan.

Ketimpangan pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP sejak awal 1990 melalui publikasi tahunan.

Melalui laporan tahunan dari UNDP sejak 1990 hingga kini (2023/2024) memaparkan hasil pembangunan dari 199 negara termasuk indikator pendukungnya. Kemajuan dan ketertinggalan setiap negara dapat diamati dari laporan tahunan ini.

Hasil temuan Program Pembangunan PBB negara-negara maju mencapai rekor pembangunan manusia, namun setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya, seperti kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat negara tersebut.

Pada 2023, seluruh 38 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai skor Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada 2019.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Nasional
Proyek 'Shelter' Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Proyek "Shelter" Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Nasional
Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Nasional
Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Nasional
Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Nasional
KPK Usut Korupsi Pembangunan 'Shelter' Tsunami di NTB

KPK Usut Korupsi Pembangunan "Shelter" Tsunami di NTB

Nasional
DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

Nasional
Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Nasional
Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Nasional
Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Nasional
Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Nasional
Setelah Hasyim Dipecat, Komisi II Sebut Iffa Rosita Bisa Jadi Komisioner KPU Pengganti

Setelah Hasyim Dipecat, Komisi II Sebut Iffa Rosita Bisa Jadi Komisioner KPU Pengganti

Nasional
Soroti Kualitas KPU RI, Mahfud MD Dorong Pemerintah Ganti Semua Komisioner

Soroti Kualitas KPU RI, Mahfud MD Dorong Pemerintah Ganti Semua Komisioner

Nasional
Mahfud MD: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

Mahfud MD: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

Nasional
Momen Prabowo Silat dan Lari-lari di Depan Wartawan Usai Operasi Kaki

Momen Prabowo Silat dan Lari-lari di Depan Wartawan Usai Operasi Kaki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com