Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

“People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create and enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.” (UNDP, 2003: 70)

KUTIPAN di atas menegaskan tujuan pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus selalu disusun atas dasar pencapaian tujuan tersebut.

Namun, terkadang hal tersebut dilupakan karena perhatian terlalu ditujukan kepada usaha untuk mengakumulasi kekayaan.

Salah besar apabila pembangunan terlalu berorientasi ke ekonomi, apalagi hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai cara (mean) untuk mencapai peningkatan kualitas manusia, bukan tujuan pembangunan.

Selain sumber daya alam dan teknologi, sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan.

Bahkan, akhir-akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang amat menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara-negara industri baru (Newly Industrialized Country/NIC) seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Turkiye serta negara-negara industri seperti Jepang, Italia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Jerman yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber dari pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung sumber daya manusia berkualitas.

Atas dasar kenyataan ini kemudian banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia amat diperlukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan.

Ketimpangan pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP sejak awal 1990 melalui publikasi tahunan.

Melalui laporan tahunan dari UNDP sejak 1990 hingga kini (2023/2024) memaparkan hasil pembangunan dari 199 negara termasuk indikator pendukungnya. Kemajuan dan ketertinggalan setiap negara dapat diamati dari laporan tahunan ini.

Hasil temuan Program Pembangunan PBB negara-negara maju mencapai rekor pembangunan manusia, namun setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya, seperti kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat negara tersebut.

Pada 2023, seluruh 38 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai skor Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada 2019.

Di antara 35 negara kurang berkembang (LDC) yang mengalami penurunan IPM pada 2020 dan/atau 2021, lebih dari separuh (18 negara) belum pulih ke tingkat pembangunan manusia pada 2019.

Semua negara berkembang belum mencapai tingkat IPM yang ditargetkan berdasarkan tren sebelum 2019. Tampaknya angka-angka tersebut telah bergeser kearah IPM yang lebih rendah, yang mengindikasikan potensi kemunduran dalam kemajuan pembangunan manusia di masa depan.

Dampak kerugian pembangunan manusia menjadi fokus utama di Afghanistan dan Ukraina. IPM Afghanistan telah mengalami penurunan yang mengejutkan dalam sepuluh tahun terakhir, sementara IPM Ukraina telah menurun ke level terendah sejak 2004.

Kemajuan pembangunan yang tidak merata menyebabkan kelompok masyarakat miskin tertinggal, memperlebar ketimpangan, dan memicu polarisasi politik dalam skala global.

Hal tersebut menyebabkan kebuntuan yang harus segera diatasi melalui tindakan bersama. Hal ini termaktub dalam laporan baru yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).

Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2023/2024, yang berjudul “Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World”, mengungkapkan tren dan situasi yang mengkhawatirkan.

Kembali membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) global belum diikuti dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, pendidikan, dan angka harapan hidup yang merata.

IPM diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada 2023 setelah penurunan tajam pada 2020 dan 2021. Namun kemajuan ini sangat tidak merata.

Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi, sementara setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Meningkatnya ketimpangan pembangunan manusia menunjukkan tren penurunan ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang selama dua dekade kini telah berbalik arah.

Indonesia terpuruk dalam kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara di bagian selatan belahan bumi semakin tertinggal. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ditandai semakin rendahnya kualitas hidup penduduk yang dalam banyak hal diukur dari semakin tingginya jumlah penduduk yang tergolong miskin.

Kemiskinan adalah kenyataan pahit yang masih melanda berbagai belahan dunia. Di tahun 2024, masih terdapat negara termiskin di dunia yang berjuang untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

World Population Review 2024 telah merilis daftar negara termiskin di dunia 2024. Indonesia termasuk dalam 100 negara termiskin di dunia versi World Population Review 2024.

Pendapatan per kapita Indonesia hanya 4.783,9 dolar AS atau sekitar Rp 71 juta per tahun.

Apa yang menyebabkan Indonesia terpuruk dalam kemiskinan? Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen.

Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yang mencapai 6,5 persen.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pendapatan per kapita Indonesia adalah tingginya jumlah penduduk miskin.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen dari total penduduk.

Mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan (12,22 persen) yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Tidak ada negara miskin tanpa sebab dan umumnya karena kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Satu negara akan menjadi negara miskin jika negara tersebut juga miskin (kualitas) sumber daya manusia (SDM). Jika negara tidak memiliki SDM berkualitas, maka negara itu akan menjadi miskin.

Sebab jika hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang berkualitas, lama kelamaan akan habis dan kemudian terpuruk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia memang membaik, tetapi paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN 5. Artinya, kualitas sumber daya manusia Indonesia memang perlu terus dibenahi.

Pada 2023-2024, UNDP mencatat IPM (atau Human Development Index/HDI di level internasional) Indonesia meningkat, bertengger di urutan ke 112.

IPM Indonesia 2023-2024 sebesar 0,713 atau naik 0,008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. IPM Indonesia memang terus naik dan sudah berada di kategori tinggi. Namun, ternyata Indonesia menjadi yang terendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Telah terjadi disparitas pembangunan manusia antara kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI), antara kabupaten dan kota.

Beberapa provinsi, kabupaten/kota yang cukup kaya sumber daya alamnya justru tertinggal dalam pembangunan manusia. Pada sisi lain, beberapa provinsi, kabupaten/kota yang relatif miskin sumber daya alam justru sukses dalam pembangunan manusia.