Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sonyaruri Satiti
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Mahasiswa S3 Kependudukan Sekolah Pascasarjana UGM

Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Kompas.com - 03/07/2024, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Di antara 35 negara kurang berkembang (LDC) yang mengalami penurunan IPM pada 2020 dan/atau 2021, lebih dari separuh (18 negara) belum pulih ke tingkat pembangunan manusia pada 2019.

Semua negara berkembang belum mencapai tingkat IPM yang ditargetkan berdasarkan tren sebelum 2019. Tampaknya angka-angka tersebut telah bergeser kearah IPM yang lebih rendah, yang mengindikasikan potensi kemunduran dalam kemajuan pembangunan manusia di masa depan.

Dampak kerugian pembangunan manusia menjadi fokus utama di Afghanistan dan Ukraina. IPM Afghanistan telah mengalami penurunan yang mengejutkan dalam sepuluh tahun terakhir, sementara IPM Ukraina telah menurun ke level terendah sejak 2004.

Kemajuan pembangunan yang tidak merata menyebabkan kelompok masyarakat miskin tertinggal, memperlebar ketimpangan, dan memicu polarisasi politik dalam skala global.

Hal tersebut menyebabkan kebuntuan yang harus segera diatasi melalui tindakan bersama. Hal ini termaktub dalam laporan baru yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).

Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2023/2024, yang berjudul “Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World”, mengungkapkan tren dan situasi yang mengkhawatirkan.

Kembali membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) global belum diikuti dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, pendidikan, dan angka harapan hidup yang merata.

IPM diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada 2023 setelah penurunan tajam pada 2020 dan 2021. Namun kemajuan ini sangat tidak merata.

Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi, sementara setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Meningkatnya ketimpangan pembangunan manusia menunjukkan tren penurunan ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang selama dua dekade kini telah berbalik arah.

Indonesia terpuruk dalam kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara di bagian selatan belahan bumi semakin tertinggal. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ditandai semakin rendahnya kualitas hidup penduduk yang dalam banyak hal diukur dari semakin tingginya jumlah penduduk yang tergolong miskin.

Kemiskinan adalah kenyataan pahit yang masih melanda berbagai belahan dunia. Di tahun 2024, masih terdapat negara termiskin di dunia yang berjuang untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

World Population Review 2024 telah merilis daftar negara termiskin di dunia 2024. Indonesia termasuk dalam 100 negara termiskin di dunia versi World Population Review 2024.

Pendapatan per kapita Indonesia hanya 4.783,9 dolar AS atau sekitar Rp 71 juta per tahun.

Apa yang menyebabkan Indonesia terpuruk dalam kemiskinan? Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Angkat Bicara Soal Survei Kaesang dan Ahmad Lutfi di Jateng, Bagaimana Nasib Sudaryono?

Gerindra Angkat Bicara Soal Survei Kaesang dan Ahmad Lutfi di Jateng, Bagaimana Nasib Sudaryono?

Nasional
Mendagri Usul Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik pada 1 Januari 2025

Mendagri Usul Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik pada 1 Januari 2025

Nasional
Satu Tersangka Korupsi Pembangunan 'Shelter' Tsunami NTB dari BUMN

Satu Tersangka Korupsi Pembangunan "Shelter" Tsunami NTB dari BUMN

Nasional
Pantun Jaksa Buat SYL: Katanya Pejuang dan Pahlawan, Dengar Tuntutan Nangis Sesegukan

Pantun Jaksa Buat SYL: Katanya Pejuang dan Pahlawan, Dengar Tuntutan Nangis Sesegukan

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Nasional
Proyek 'Shelter' Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Proyek "Shelter" Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Nasional
Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Nasional
Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Nasional
Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Nasional
KPK Usut Korupsi Pembangunan 'Shelter' Tsunami di NTB

KPK Usut Korupsi Pembangunan "Shelter" Tsunami di NTB

Nasional
DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

Nasional
Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Nasional
Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Nasional
Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Nasional
Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com