Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan data-data di kementeriannya tidak bermasalah meski Pusat Data Nasional (PDN) diretas.

Hal itu dikatakannya usai membahas evaluasi sistem PDN bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

"(Data di KemenPAN-RB) Tidak ada masalah, tidak ada kendala, kita juga ada backup data," kata Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Ia mengakui, sejauh ini, data-data di KemenPAN-RB masih dalam proses migrasi ke Pusat Data Nasional (PDS).

Baca juga: Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Namun, data-data tersebut hingga kini masih tersimpan di tempat yang berbeda.

"Belum, kita masih di tempat yang berbeda. Kan ada backup data," tuturnya.

Adapun dalam kesempatan itu, Anas sempat memberikan contoh pengelolaan PDN di luar negeri.

Anas menuturkan, di sejumlah negara seperti Kanada dan India, ada unit khusus yang mengelola PDN.

"Saya tadi menyampaikan benchmark di berbagai negara, bagaimana tata kelola Pengelolaan Pusat Data Nasional kita, ada di Kanada, India, dan berbagai negara, ternyata ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus ini," tutur. Anas.

Baca juga: Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Pemerintah kata Anas, akhirnya mengkaji referensi pengelolaan PDN di berbagai negara tersebut, dan mencari pengelolaan mana yang paling tepat untuk diimplementasikan di Indonesia.

"Maka KemenPAN-RB sedang memproses pembuat unit pelaksanaan teknis terkait pengelolaan PDN," ucap Anas.

Sebelumnya diberitakan, Sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya.

Peretasan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem imigrasi hingga gangguan pada data sistem sejumlah instansi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak.

Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan. Namun ia tak bisa memastikan kapan waktunya.

Baca juga: Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Baca juga: Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola.

Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya.