Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Kompas.com - 02/07/2024, 06:45 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin memperketat pengawasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara pasca-peretasan ransomware.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, BSSN bakal diberi jalur khusus buat mengawasi lalu lintas data pada PDN Sementara 2 terletak di Surabaya, Jawa Timur.

“Dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan (Jakarta Selatan), termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Incident Response Team,” kata Hadi dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi menyampaikan, pemerintah juga mewajibkan kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah menyediakan data cadangan sebanyak 3 sampai 4 lapis guna menghindari risiko data hilang jika terjadi peretasan.

Baca juga: Bappenas Klaim Pemerintah Sudah Punya Sistem Pemulihan PDN


Menurut Hadi, data-data kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah yang sifatnya umum, seperti statistik dan sebagainya, bakal disimpan dalam fasilitas komputasi awan itu (cloud).

Back up tersebut kemudian juga akan kita back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," ujar Hadi.

Hadi menyampaikan, PDN Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur, yang diretas diharapkan sudah bisa beroperasi kembali pada bulan ini.

Layanan PDN Sementara juga akan dibantu melalui situs pendukung di Batam, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi jika terjadi gangguan atau upaya peretasan.

Baca juga: Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

Rapat koordinasi itu dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri, dan Telkom selaku pihak pengelola PDN sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jejak Kontroversi Muhadjir, Guru Honorer Masuk Surga hingga Wisuda Ajang Kampus Cari Duit

Jejak Kontroversi Muhadjir, Guru Honorer Masuk Surga hingga Wisuda Ajang Kampus Cari Duit

Nasional
Korban Asusila Hasyim Asy'ari Pernah Tagih Janji Dinikahi, tapi Tak Disanggupi

Korban Asusila Hasyim Asy'ari Pernah Tagih Janji Dinikahi, tapi Tak Disanggupi

Nasional
Amandemen Penguatan MPR dan/atau Pelemahan MK

Amandemen Penguatan MPR dan/atau Pelemahan MK

Nasional
Anggota PPP Ajukan Uji Materi UU Pemilu Terkait 'Parliamentary Threshold' ke MK

Anggota PPP Ajukan Uji Materi UU Pemilu Terkait "Parliamentary Threshold" ke MK

Nasional
Noda Merah Ketua KPU yang Dipecat DKPP, Dulu Arief Budiman, Kini Hasyim Asy'ari

Noda Merah Ketua KPU yang Dipecat DKPP, Dulu Arief Budiman, Kini Hasyim Asy'ari

Nasional
Dalam Sidang DKPP, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terungkap Bersedia Bayar Denda Rp 4 Miliar

Dalam Sidang DKPP, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terungkap Bersedia Bayar Denda Rp 4 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketua KPU Dipecat karena Asusila | Jokowi Bantah Sodorkan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Ketua KPU Dipecat karena Asusila | Jokowi Bantah Sodorkan Kaesang

Nasional
Tanggal 6 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kasus Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi

Kasus Asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Anggota DPR Harap Pemecatan Hasyim Asy'ari Jadi Pelajaran bagi Anggota KPU di Daerah

Anggota DPR Harap Pemecatan Hasyim Asy'ari Jadi Pelajaran bagi Anggota KPU di Daerah

Nasional
DKPP: Korban Alami Gangguan Kesehatan akibat Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP: Korban Alami Gangguan Kesehatan akibat Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Nasional
Pimpinan KPK Pertanyakan Otoritas Pengelola SDM Pegawai dari Instansi Lain

Pimpinan KPK Pertanyakan Otoritas Pengelola SDM Pegawai dari Instansi Lain

Nasional
Kasus Asusila Ketua KPU, DKPP Sebut Hasyim Asy'ari Ubah PKPU untuk Dekati Korban

Kasus Asusila Ketua KPU, DKPP Sebut Hasyim Asy'ari Ubah PKPU untuk Dekati Korban

Nasional
DKPP Sebut Hasyim Asy'ari Terbukti Pakai Relasi Kuasa Terkait Perbuatan Asusilanya

DKPP Sebut Hasyim Asy'ari Terbukti Pakai Relasi Kuasa Terkait Perbuatan Asusilanya

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Maju Pilkada Jabar, PPP Siap Komunikasi

PKB Lirik Sandiaga Maju Pilkada Jabar, PPP Siap Komunikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com