PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mewajibkan seluruh kementerian/lembaga serta institusi pemerintahan daerah mempunyai cadangan (back up) data berlapis supaya tidak terhambat jika terjadi gangguan atau insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) terulang.

“Ini mandatory, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu hot site yang ada di Batam,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam rapat koordinasi di di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi menyampaikan, pemerintah juga mewajibkan kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah menyediakan data cadangan sebanyak 3 sampai 4 lapis guna menghindari risiko data hilang jika terjadi peretasan.

Menurut Hadi, data-data kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah yang sifatnya umum, seperti statistik dan sebagainya, bakal disimpan dalam fasilitas komputasi awan itu (cloud).

Baca juga: Bappenas Klaim Pemerintah Sudah Punya Sistem Pemulihan PDN

“Back up tersebut kemudian juga akan kita back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," ujar Hadi.

Hadi menyampaikan, PDN Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur, yang diretas diharapkan sudah bisa beroperasi kembali pada bulan ini.

Layanan PDN Sementara juga akan dibantu melalui situs pendukung di Batam, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi jika terjadi gangguan atau upaya peretasan.

Rapat koordinasi itu dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa SIburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Baca juga: KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).