Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Kompas.com - 27/06/2024, 20:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa ada kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Surabaya direta.

Sebab, kata dia, ransomware tidak mungkin bisa masuk sendiri tanpa ada yang membawanya.

Hal tersebut Meutya sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Pak, kalau boleh menjawab informasi yang beredar, kan isu harus dijawab juga, Pak, ya, bahwa kan kita tahu kalau ransomware tidak bisa masuk sendiri. Jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda," ujar Meutya.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

'"Kedua, betul kah sudah pernah ada permintaan back up dari Telkom kepada Kominfo? Itu juga isu yang beredar, dan saya rasa perlu diluruskan. Saya rasa toh kalau ditutupi akan terbuka juga," sambungnya.

Menjawab pertanyaan itu, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan, pihaknya menyebut masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


"Pertanyaan pertama, apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik," kata perwakilan Telkom.

"Saya enggak bilang terlibat, Pak, ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem anda. Jadi orangnya mungkin enggak ngerti, enggak harus terlibat juga. Tapi lalai," kata Meutya.

"Baik, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian," jawab perwakilan Telkom.

Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN. 

Namun, Budi menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker.

Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com