Sederet Misi Anies-Muhaimin di Bidang Pertahanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat ketiga Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang akan digelar pada Minggu (7/1/2024) mengangkat tema pertahanan, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri.

Debat ketiga ini dikhususkan untuk calon presiden (capres). Artinya, ada tiga sosok yang bakal berlaga, yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ketiga capres sebelumnya telah mempublikasikan visi, misi, dan program masing-masing. Tema pertahanan, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri turut disinggung dalam dokumen visi, misi, dan program Anies, Prabowo, maupun Ganjar.

Misi pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam bidang ini berbunyi, “Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia”.

Baca juga: 3 Kriteria Anies Memilih Menteri jika Menang Pilpres 2024

Misi Anies-Muhaimin tersebut diturunkan menjadi sejumlah program berikut:

1. Diplomasi ekonomi

• Menginisiasi, mendorong, dan memfasilitasi kerja sama internasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengambil manfaat dari berbagai kegiatan perekonomian dunia;
• Memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral termasuk menyepakati perjanjian dagang seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) maupun Perjanjian Dagang Terbatas (PTA) untuk mendongkrak daya saing dan daya tarik produk Indonesia;
• Memperkuat posisi Indonesia di berbagai lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk memaksimalkan dukungan dunia internasional bagi pendanaan pembangunan Indonesia;
• Memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara maju yang memberikan transfer ekonomi dan teknologi untuk kemajuan Indonesia, seperti G20, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Organisasi Negara-negara Asia Pasifik (APEC);
• Mendorong implementasi penuh Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan perjanjian ekonomi komprehensif kawasan (RCEP) untuk memajukan pemerataan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi Indo-Pasifik;
• Mendorong peningkatan kerja sama ekonomi global south dengan negara berkembang untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi kawasan secara bersama-sama;
• Menyeimbangkan posisi Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI), BRICS, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mengambil manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.

2. Politik luar negeri berlandaskan keadilan dan kemajuan

• Menerapkan politik luar negeri Indonesia berbasis nilai dan norma internasional;
• Memosisikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang tatanan global yang mampu mencegah dominasi kekuatan tertentu yang merugikan negara berkembang dan NonBlok;
• Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan IndoPasifik;
• Mengaktifkan peran kepemimpinan Indonesia dan ASEAN terhadap dinamika Indo-Pasifik agar tercipta perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan di kawasan;
• Meneguhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penghubung terhadap beragam inisiatif konektivitas global untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan kondusif terhadap pembangunan nasional;
• Memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk membangun kepercayaan dunia terhadap penggunaan kekuatan oleh Indonesia untuk perdamaian;
• Memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar melalui modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di darat, patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut sesuai batas kedaulatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan/pulaupulau terluar;
• Menyelaraskan penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional;
• Mengoptimalkan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara lain dan masalah keamanan lainnya, melalui diplomasi secara damai dan pembangunan kepercayaan internasional.

Baca juga: Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

3. Brand Indonesia sebagai soft power yang dikenal dunia

• Menugaskan setiap Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kantor perwakilan di seluruh dunia untuk berperan sebagai duta perdagangan Indonesia yang mempromosikan produk Indonesia;
• Memulai gelombang budaya dan kreasi yang menampilkan brand Indonesia dalam skala global melalui insentif bagi pelaku industri kreatif di Indonesia;
• Menginisiasi pagelaran budaya dan kreasi Indonesia di mancanegara, penguatan diplomasi budaya melalui forum internasional, serta digitalisasi database budaya dan kreasi Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat dunia;
• Mendorong pendidikan sebagai sarana penyebaran brand Indonesia melalui: (1) ekspansi kerja sama dan bantuan terhadap studi tentang Indonesia di mancanegara, (2) pertukaran pelajar Indonesia untuk belajar di universitas terkemuka di luar negeri, (3) penambahan jumlah beasiswa bagi para mahasiswa dan dosen untuk studi, magang dan riset ke luar negeri, (4) dorongan beasiswa bagi mahasiswa mancanegara untuk studi dan riset di Indonesia, dan (5) intensifikasi kerja sama dengan perguruan tinggi dari negara yang maju dibidang teknologi;
• Menjadikan kuliner sebagai sarana penyebaran brand Indonesia ke seluruh dunia melalui fasilitasi dan skema insentif dari perwakilan Indonesia di Luar Negeri untuk memulai program ekspansi pusat UMKM kuliner Indonesia di mancanegara serta insentif ekspor dan offshoring industri F&B Indonesia di seluruh dunia;
• Menjadikan olahraga sebagai sarana brand Indonesia yang berorientasi terhadap peningkatan prestasi dan reputasi di mata dunia melalui pembinaan, pengembangan, dan pemerataan kemajuan berbagai cabang olahraga khususnya yang dipertandingkan dalam event olahraga dunia, termasuk dengan menjamin kesejahteraan para atlet berprestasi dan dukungan penuh bagi organisasi olahraga;
• Mengoptimalkan peran pariwisata sebagai kunci pengenalan brand Indonesia melalui penciptaan pariwisata inklusif yang mengakomodasi masyarakat setempat, didukung inisiatif pemerataan tempat wisata di seluruh wilayah Indonesia;
• Mengintensifkan peran dan brand Indonesia dalam bidang kemanusiaan melalui peningkatan operasional Indonesia Aid kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan.

4. Diplomasi oleh dan untuk rakyat

• Menciptakan tatanan dan regulasi internasional yang sesuai dengan aspirasi juga kepentingan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam forum internasional;
• Mengikutsertakan diaspora Indonesia yang bermukim di segala penjuru dunia sebagai promotor produk Indonesia sekaligus memainkan peran penting sebagai pullingfactor bagi ekspor produk Indonesia dengan memberikan beberapa insentif;
• Menginisiasi pelibatan WNI yang ingin melebarkan sayap untuk turut mengenalkan brand Indonesia di luar negeri melalui insentif dan kemudahan keimigrasian;
• Memudahkan aktor non-negara di Indonesia untuk melakukan kerja sama transnasional untuk memperlancar kolaborasi ekonomi dan sosial antar negara;
• Menciptakan kerangka kerja sama ketenagakerjaan yang setara bagi setiap pihak untuk mendukung transfer teknologi serta memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak bagi tiap pihak yang terlibat;
• Menginisiasi pemberian dukungan bagi diaspora Indonesia yang mendukung penyebaran brand Indonesia kepada masyarakat lintas kelas di seluruh dunia;
• Mengintensifkan perlindungan dan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri, terutama kepada pekerja migran, pelajar kurang mampu, dan WNI lainnya yang menghadapi masalah hukum dan sosial yang mencirikan ketidakadilan di luar negeri;
• Meningkatkan keikutsertaan perempuan Indonesia dalam politik luar negeri nasional untuk menciptakan diplomasi dan kerja sama yang lebih inklusif.

5. Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

• Menjaga amanah Dasasila Bandung KAA 1955 dengan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan, keadilan, dan hak asasi manusia, serta berperan sebagai inisiator resolusi perdamaian serta pembela negara tertindas;
• Mengambil peran sentral dalam kerja sama ekonomi, politik, riset dan teknologi, di antara negara berkembang (south-south cooperation) secara bilateral, regional, dan global untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi global south;
• Berperan sebagai anggota penting di forum internasional, seperti G20, OKI, dan OECD, agar Indonesia dapat berkontribusi langsung dan ikut menentukan kerangka kebijakan dunia;
• Menginisiasi kerja sama ekonomi berkelanjutan di antara negara dan masyarakat dunia dalam memenuhi SDGs 2030 yang sesuai dengan konteks lokal/ regional dan mendukung munculnya indikator lainnya yang didasarkan kepada national well-being dan national environmental boundary;
• Menginisiasi kerja sama hijau yang mengakomodasi aspirasi dan situasi tiap negara di dunia melalui program dan mekanisme penanganan perubahan iklim yang memenuhi prinsip keadilan iklim;
• Menginisiasi pengembangan ekonomi biru (blue economy) melalui kerja sama ekonomi, riset dan inovasi berkelanjutan antar negara maju dan berkembang sesuai target SDGs;
• Menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian dunia dengan berperan dalam Pasukan Perdamaian PBB, ekspansi peran mediator perdamaian konflik global, penegasan kepemimpinan Indonesia dalam perumusan agenda perdamaian dunia, dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dunia, termasuk Palestina;
• Meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi beragama yang menjadi rahmat bagi semesta alam dan peningkatan kerja sama antar agama dalam kerangka organisasi internasional.

Baca juga: Singgung Ekspor Pasir Laut Era Jokowi, Anies: Saya Membatin, Memang Toko Material?

6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• Merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional;
• Menganalisis potensi dinamika dunia yang mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia era pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan Indonesia untuk menghadapinya secara adaptif dan dengan membangun kesigapan dan kompetensi;
• Mendorong gelar kekuatan strategis dari Sabang sampai Merauke, didukung oleh Angkatan Darat yang fleksibel dan adaptif, Angkatan Laut yang menjadi blue water navy, serta Angkatan Udara yang terotomatisasi dan mampu meraih supremasi udara;
• Mewujudkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kesiapan dan latihan tempur segenap satuan TNI sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya;
• Mendorong ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif terhadap kapabilitas lawan melalui penuntasan program Minimum Essential Force, peningkatan dan pelaksanaan program Essential Force pasca-2024, dan pengadaan alutsista network-centric;
• Meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan melalui transfer teknologi, akuisisi alutsista berteknologi tinggi, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri;
• Mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, pengindraan jarak jauh, serta intelijen pengamatan dan pengawasan;
• Mendorong jumlah TNI perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI.

7. Adaptif dan kompeten terhadap ancaman baru non tradisional

• Menciptakan strategi ketahanan nasional komprehensif bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan ancaman non konvensional di dalam zona abu-abu serta peperangan hibrida lintas dimensi;
• Meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan non konvensional;
• Mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan yang dapat muncul akibat bencana alam, dinamika politik, perang ekonomi, pandemi, peperangan hibrida, dan lainnya;
• Mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman non-negara seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, pembajakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan sengketa wilayah.