Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Jangan Hanya Memilih Berdasarkan Foto, Pilih Berdasarkan Dialog dan Isi Pikirannya

Kompas.com - 04/01/2024, 12:30 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

CIAMIS, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan pesan kepada simpatisannya di Ciamis, Jawa Barat, agar memilih presiden jangan berdasarkan foto, tetapi memilih berdasarkan dialog, isi pikiran dan rekam jejak para calon presiden.

Awalnya ia menjelaskan mengapa kampanyenya bertajuk "Desak Anies" dengan konsep tanya jawab dibuat.

"Mengapa kami membuat program seperti Desak Anies? karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia," ujarnya seperti ditayangkan Kompas TV dalam kampanyenya di Ciamis, Kamis (4/1/2024).

"Bahwa Rakyat Indonesia, jangan hanya memilih berdasarkan foto yang dibuat orang lain, tapi memilih berdasarkan dialog dan isi pikirannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya," sambung dia.

Baca juga: Anies Sebut Negeri Berada di Persimpangan Jalan Menuju Negara Kekuasaan

Menurut Anies, cara menghormati pemilih adalah dengan cara memberikan kesempatan untuk menguji calon pemimpinnya dengan pertanyaan.

Bukan hanya membuat foto baliho dimana-mana tanpa memperlihatkan dialog dan rekam jejak yang pernah dibuat.

"Karena poster itu tidak bisa menggambarkan. Dan pernah ada yang keliru gara-gara foto bukan? Foto itu bisa memberikan citra yang luar biasa, tapi ketika dialog kita bicara kenyataan," imbuh dia.

Baca juga: Diminta Berjoget, Anies: Kalau Bisa Dialog, Kenapa Harus Joget?

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini mengatakan, rakyat harus menilai calon pemimpin berdasarkan kenyataan.

Sebab itu, dialog dengan tajuk "Desak Anies" dibuat dengan konsep bertanya apa saja bertanya untuk siapa saja.

"Tapi (saat Desak Anies) saya sampaikan apa adanya bila bisa saya jawab saya jelaskan, bila tidak, kita sampaikan nanti tanya kepada pakar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com