Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Ekspor Pasir Laut Era Jokowi, Anies: Saya Membatin, Memang Toko Material?

Kompas.com - 05/01/2024, 11:37 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kebijakan ekspor pasir laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut seperti toko material.

Karena pasir yang dibawa dari tanah air itu dijual untuk pembangunan negara tetangga.

Hal itu disampaikan Anies dalam potongan video Desak Anies yang diunggah di kanal YouTube pribadinya @Anies Baswedan, Jumat (5/1/2024).

"Ekspor pasir laut, jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiata reklamasi, khusus ya. Kadang-kadang saya membatin, memangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

Anies kemudian menegaskan, jika terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, kebijakan ekspor pasir akan dihentikan.

Menurut dia, ekspor pasir laut akan merugikan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan sekitar yang jadi tempat penghidupan mereka.

"Yang meraskaan manfaatnya ya pengusaha-pengusaha ekspor pasir. Ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah," ujarnya.

Menurut Anies, kebijakan ekspor pasir tak sejalan dengan kedaulatan wilayah yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

Baca juga: Fenomena Anies Bubble, Pakar Ungkap soal Kekuatan Netizen dalam Politik

Karena ekspor pasir laut berarti memberikan tanah Indonesia untuk memperluas wilayah tanah negara lain yang membeli pasir.

"Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas, pakai tanah siapa? pakai tanah kita. Kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai saja tanah Anda sendiri, kenapa harus pakai tanah kita," imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, risiko lingkungan dan kesejahteraan nelayan juga menjadi isu utama terkait ekspor pasir tersebut.

"Jadi risiko ini risiko lingkungan, kesejahteraan nelayan itulah yang kita bilang tidak perlu diteruskan nanti akan kita hentikan kegiatan itu, dan kita pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan lingkungan hidup tidak terganggu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com