Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Jokowi Akui Tol Laut Gagal Tekan Biaya Pengiriman Logistik

Kompas.com - 05/01/2024, 10:16 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo mengakui program tol laut yang dibangun telah gagal mengurangi biaya logistik.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Desak Anies yang diunggah di kanal YouTube Pribadinya, Jumat (5/1/2024).

Dalam video tersebut, Anies ditanya apakah akan membuat program serupa tol laut yang dilakukan di era Jokowi.

"Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi biaya logistik ini tetap tinggi, padahal dulu diharapkan dengan program tol laut maka biaya logistik kita makin turun," ujar Anies.

Baca juga: Tol Laut Jokowi Dikerahkan untuk Distribusikan Minyak Goreng dan Gula

Ia mengatakan, saat ini mengirim barang dari Jakarta ke luar negeri jauh lebih rendah ketimbang mengirim barang dari Jakarta ke daerah-daerah dalam negeri.

Anies memberikan contoh mengirim barang dari Jakarta ke Medan, Jakarta-Bali, atau Jakarta-Makassar, akan lebih mahal ketimbang mengirim dari Jakarta ke Hongkong atau Jakarta-Singapura.

"Coba bayangkan di dalam negeri kita sendiri biaya pengiriman lebih mahal daripada keluar. Apalagi kalau dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, itu makin mahal," ujarnya.

"Apa dampaknya? Kalau kita di Indonesia bagian timur, kita akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal," sambung dia.

Baca juga: Masa Depan Tol Laut Indonesia

Anies kemudian mengatakan, hal yang harus diubah dari tol laut adalah mengefisienkan mata rantai pasokan dengan revitalisasi pelabuhan yang ada.

"Kita punya kapal yang banyak tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki enggak ada artinya," ujarnya.

Hal kedua mempercepat proses bongkar muat dengan memberikan ukuran waktu dan kapasitas maksimal setiap angkutan dan pelabuhan.

Ketiga, memberantas pungutan liar yang sering terjadi di pelabuhan dan pelayaran laut.

"Selama itu tidak diberantas ongkos masih selalu mahal. Tinggal diberantas, diberantas itu artinya apa keseriusan. Namanya keseriusan dimulai dari yang paling atas, kalau yang paling atas bilang tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi, maka yang bawah akan ikut. Tapi kalau yang atas tidak kasih perintah maka yang bawa akan korupsi," katanya.

Terakhir, Anies mengatakan perlu penjadwalan yang baik dan benar sehingga fungsi tol laut benar-benar mampu memberikan biaya pengiriman yang murah dan jadwal yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com