Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Negeri Berada di Persimpangan Jalan Menuju Negara Kekuasaan

Kompas.com - 04/01/2024, 12:07 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIAMIS, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan menuju negara kekuasaan.

Hal itu disampaikan Anies saat acara kampanye bertajuk "Gerak Bersama Jangkau Semua Aminkeun" di Ciamis, Jawa Barat, seperti ditayangkan Kompas TV, Kamis (4/1/2024).

Anies mengatakan, beberapa waktu terakhir, Indonesia sudah berada di persimpangan jalan, apakah akan menuju negara kekuasaan atau negara hukum.

"Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan, persimpangan jalan apa? Persimpangan jalan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan," ujarnya.

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini mengatakan, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang diatur oleh hukum, termasuk penguasa di negeri ini.

Namun, jika Indonesia menjadi negara kekuasaan, maka yang terjadi penguasa bebas mengatur tanpa memperdulikan hukum yang berlaku.

"Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa," kata Anies.

Anies mengatakan, salah satu indikasi Indonesia menjadi negara kekuasaan adalah praktik korupsi yang semakin marak.

Oleh karena itu, dia menginginkan adanya gerakan perubahan dari segala aspek, termasuk mengembalikan jalan Indonesia menjadi negara hukum.

"Dan sekarang banyak yang menyadari, ya perubahan itu bukan cuma soal ekonomi, perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara di negeri ini. Hari ini kesadaran perubahan jauh lebih luas," ujar Anies.

Baca juga: Diminta Berjoget, Anies: Kalau Bisa Dialog, Kenapa Harus Joget?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com