Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 21:38 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Purnawaktu Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menyebut setiap orang tidak bisa dilarang memiliki kepercayaan terhadap Marxisme-Leninisme.

Menurut Romo Magnis, setiap orang bebas untuk memikirkan apa saja. Karena itu, pandangan pribadi seseorang tersebut tidak boleh dikriminalisasikan. Hal yang sama juga berlaku pada berbagai kepercayaan yang dinilai aneh oleh masyarakat.

Baca juga: Menyebarkan Komunisme, Marxisme, Leninisme Dapat Dipidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Menghidupkan Orde Baru

Pernyataan ini Romo Magnis sampaikan saat dimintai tanggapan terkait keberadaan pasal yang melarang penyebaran dan pengembangan ajaran Marxisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan DPR hari ini.

“Yang tidak bisa dilarang adalah pandangan pribadi seseorang. Jadi kalau orang sendiri percaya pada Marxisme-Leninisme dan membacanya, saya tidak tahu undang-undang ini (KUHP), tentu tidak boleh dikriminalisasikan,” kata Romo Magnis saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (6/12/2022). 

Hal yang sama juga berlaku pada kajian Marxisme-Leninisme. Menurutnya, pada program studi tertentu Marxisme-Leninisme dibolehkan bahkan perlu untuk dipelajari.

Selain kerangka program studi, Marxisme-Leninisme yang dipelajari organisasi mahasiswa untuk kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca kondisi sosial juga tidak bisa dikriminalisasi.

“Ini tentu hendaknya tidak bisa dikriminalisasikan, mereka boleh saja tukar pikiran mengenai sebuah ideologi,” tutur Romo Magnis.

Baca juga: Dalam RKUHP Media Menyiarkan Tentang Marxisme Bisa Dipidana

Meskipun orang bebas untuk memikirkan apapun, kata Romo Magnis, mereka tidak bebas bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, masyarakat dan suatu negara juga memiliki hak melarang tindakan atau aktivitas tertentu. Romo Magnis menilai gerakan politik yang berdasar pada paham tersebut pantas dilarang.

Dia memandang, Marxisme-Leninisme tidak bisa disesuaikan dengan Pancasila. Paham tersebut secara jelas memuat paham ateisme dan materialisme.

Selain itu, paham Marxisme-Leninisme juga mendudukkan Partai Komunis pada posisi yang luar biasa. 

“Kedudukan luar biasa Partai Komunis di dalam Marxisme-Leninisme yang sebetulnya juga tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi. Jadi dari sudut itu bisa dikatakan jelas bertentangan dengan Pancasila,” tuturnya.

Baca juga: Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Merujuk pada draf RKUHP terakhir, ketentuan terkait larangan penyebaran paham Marxisme-Leninisme tertuang pada Pasal 188.

Ayat (1) pasal tersebut menyatakan, “setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain ang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Namun, ayat (6) Pasal tersebut menyatakan, "kajian terhadap ajaran Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan pengetahuan tidak dipidana sebagaimana dijelaskan pada (1)".

Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa kajian tersebut dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian.

“Tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme,” sebagaimana dikutip dari penjelasan ayat tersebut.

Baca juga: Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Adapun DPR RI resmi mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Sebagaimana diketahui, pembahasan RKUHP mendapat kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat.

Pada 2019, massa turun ke jalan untuk menyampaikan protes dan menolak sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP.

Setelah melalui dinamika yang alot, RKUHP akhirnya disahkan. Meski demikian, sebanyak 12 pasal dalam draf terakhir masih menjadi sorotan.

Beberapa di antaranya terkait pasal penghinaan simbol negara, presiden, dan lainnya.

Selain itu adalah terkait perzinahan atau tinggal bersama bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Nasional
Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Nasional
Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Nasional
Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.