Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi "Buying Time" sampai soal Kursi Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola liar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.

Presiden Joko Widodo sedianya telah angkat bicara terkait isu ini.

Namun, motif para ketua umum partai politik yang menyuarakan wacana tersebut masih jadi tanda tanya besar.

Isu ini kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Spekulasi terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan presiden pun terus membesar menjadi bolar liar. Lantas, apa sebenarnya motif para ketua umum partai menggulirkan isu ini?

Strategi buying time

Merespons polemik ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, usul para ketua umum partai terkait penundaan pemilu sarat akan kepentingan politik.

Khoirul berpandangan, salah satu faktor yang membuat Muhaimin Iskandar memunculkan isu tersebut adalah rendahnya elektabilitas Ketua Umum PKB itu di bursa calon presiden.

Oleh karena itu, Muhaimin butuh waktu untuk meningkatkan elektablitasnya.

"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu, mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa capres lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik," kata Khoirul, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Puan, Airlangga, dan Muhaimin di Jabar Tak Sampai 1 Persen