Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi "Buying Time" sampai soal Kursi Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola liar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.

Presiden Joko Widodo sedianya telah angkat bicara terkait isu ini.

Namun, motif para ketua umum partai politik yang menyuarakan wacana tersebut masih jadi tanda tanya besar.

Isu ini kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Spekulasi terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan presiden pun terus membesar menjadi bolar liar. Lantas, apa sebenarnya motif para ketua umum partai menggulirkan isu ini?

Strategi buying time

Merespons polemik ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, usul para ketua umum partai terkait penundaan pemilu sarat akan kepentingan politik.

Khoirul berpandangan, salah satu faktor yang membuat Muhaimin Iskandar memunculkan isu tersebut adalah rendahnya elektabilitas Ketua Umum PKB itu di bursa calon presiden.

Oleh karena itu, Muhaimin butuh waktu untuk meningkatkan elektablitasnya.

"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu, mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa capres lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik," kata Khoirul, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Puan, Airlangga, dan Muhaimin di Jabar Tak Sampai 1 Persen

Khoirul mencontohkan, bursa pilpres saat ini menunjukkan bahwa elite partai politik yang memiliki elektabilitas memadai hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, elektabilitas elite parpol lainnya seperti Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani masih berkisar di angka 1 persen.

Di sisi lain, tokoh-tokoh yang unggul di bursa pilpres justru bukan elite parpol, sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinam mereka, sembari berharap para tokoh parpol dengan elektabilitas rendah bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Sebut Usul Penundaan Pemilu Bagian Demokrasi, Jokowi Dinilai Tak Menolak jika Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Belum lagi, kata Khoirul, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini seakan menantang Muhaimin untuk membuktikan kemampuannya mengonsolidasikan kekuatan Nahdliyin. Padahal, basis pemilih loyal PKB adalah kelompok Nahdliyin itu sendiri.

Jika Muhaimin tidak berhasil mengamankan posisinya di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin posisinya akan tergantikan di regenerasi PKB berikutnya.

"Cak Imin itu posisinya agak kritikal, dalam arti posisi dia dengan PBNU saat ini komunikasinya gapnya agak serius," kata dia.

Selain itu, lanjut Khoirul, jika Pemilu 2024 betul-betul ditunda, Muhaimin akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan dana dalam mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

“Dengan mengulur 2 tahun, Cak Imin tampaknya berharap bantuan dana politik dari sektor private atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi, seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi," tuturnya

Kekhawatiran serupa juga dialami oleh Partai Golkar. Menurut Khoirul, keterlibatan Airlangga dalam menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah untuk mengulur waktu menuju Pilpres 2024.

Baca juga: Airlangga Tampung Aspirasi Petani yang Ingin Jokowi Tiga Periode

Sebab, Golkar sejak lama sangat ingin kadernya tampil di panggung Pilpres. Sementara, sebagai ketua umum, elektabilitas Airlangga masih di kisaran 1 persen.

"Kalau mungkin Airlangga ingin menjadi capres tapi ternyata enggak mampu mewujudkan itu, bisa saja kemudian Airlangga akan terdegradasi juga karena kelompoknya Bambang Soesatyo (Wakil Ketua Umum Golkar) sudah menunggu momentum," kata Khoirul.

Incar kursi menteri

Lain lagi dengan PAN. Menurut Khoirul, keterlibatan Zulkifli Hasan dalam meramaikan isu penundaan pemilu adalah demi mendapatkan kursi di pemerintahan.

Sebab, PAN sudah sejak lama menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Tapi, hingga saat ini tak satu pun jabatan di kabinet diberikan untuk partai "matahari putih" itu.

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan ini sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Khoirul saat dihubungi, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu Perlu Dipertimbangkan untuk Diundur

Selain mengincar kursi di pemerintahan, lanjut Khoirul, isu penundaan pemilu digulirkan PAN juga untuk menyiapkan logistik di 2024 mendatang

Apalagi, suara Muhammadiyah di Pemilu 2024 terancam pecah. Sebab, selain PAN, kini muncul Partai Ummat bentukan Amien Rais dan Partai Pelita yang didirikan Din Syamsuddin.

Jika kedua partai baru itu dapat mencuri 1-2 persen suara PAN di pemilu, kata Khoirul, ini menjadi ancaman serius terhadap eksistensi kekuatan politik Muhammadiyah di 2024.

"Kalau kemudian kekuatannya tidak terkonsolidasi merata, ini bisa menjadi akhir dari kekuatan Muhammadiyah di Senayan," kata dia.

Dengan kondisi yang demikian, ketiga partai berharap penundaan pemilu menjadi game changer yang mengubah situasi politik ke depan.

Ketua umum ketiga partai berharap punya waktu lebih lama untuk mengonsolidasikan kekuatan politik di 2024 jika wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terealisasi.

"Sehingga kemudian opsi-opsi koalisi yang lebih memungkinkan untuk menang itu lebih terbuka," kata Khoirul.

Jokowi angkat bicara

Presiden Jokowi sendiri telah angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang turut menyeret namanya.

Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Yusril: Sesuai Pandangan Jokowi, Usul Penundaan Pemilu Tak Bisa Terlaksana, kecuali...

Namun demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Meski begitu, presiden menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata dia.

Baca juga: Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Elite Partai Ngotot Tunda Pemilu

Sikap Jokowi ini pun dinilai tidak tegas dan tak menjawab kegaduhan yang belakangan timbul.

Pada 2019 lalu, Jokowi merespons dengan keras wacana perpanjangan jabatan presiden. Ia menyebut bahwa isu tersebut seperti menampar mukanya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Jokowi juga bersuara lantang saat merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali muncul pada Maret 2021. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.