Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah "Ngangkat"

Kompas.com - 25/02/2022, 16:45 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuka kembali wacana agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Wacana tersebut dinilai sebagai manuver karena Cak Imin khawatir tak berhasil di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Cak Imin sudah menyatakan ingin maju dalam gelaran Pilpres mendatang sebagai calon presiden (capres).

"Bisa jadi dan saya meyakini alasan pemunduran jadwal pemilu terkait dengan keengganan berbagai kalangan, termasuk PKB, untuk ikut pemilu mendatang," ujar Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi dalam perbincangan dengan Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Cak Imin dinilai menyadari masih kekurangan modal untuk Pemilu 2 tahun lagi. Mulai dari modal dana, hingga modal politik.

"Diprediksikan biaya pemilu akan membengkak karena efek pandemi yang masih berkepanjangan," kata Ari.

Baca juga: Soal Usulan Pemilu Ditunda, Perindo: Presiden Tak Tertarik, Mungkin Maunya Cak Imin Saja

"Serta kekhawatiran momentum of looses mengingat elektabilitas Cak Imin yang masih susah 'ngangkat'," imbuh dosen Universitas Indonesia itu.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Cak Imin sebagai capres memang masih sangat rendah.

Di survei lembaga Indikator Politik Indonesia bulan Januari lalu, Cak Imin hanya memperoleh elektabilitas 0,3%.

Sementara itu, berdasarkan survei kolaborasi Politika Research & Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) akhir tahun 2021, elektabilitas Muhaimin sebesar 0,1 persen.

Angka itu jauh di bawah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebesar 0,6 persen, bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,3 persen, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 21,6 persen.

Baca juga: Mengaku Sering Ditanya Jokowi soal Pencapresan, Cak Imin: Saya Jawab Good

Bahkan dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas terbaru yang dirilis beberapa hari lalu, nama Muhaimin Iskandar tak masuk sebagai capres pilihan.

Mantan Menaker itu kalah dari tokoh-tokoh yang bukan elite politik seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gatot Nurmantyo, Erick Thohir, dan Mahfud Md.

Meski begitu, Cak Imin disebut tak seharusnya memberi wacana memundurkan Pemilu karena inkonstitusional. Sebab UUD 1945 sudah mengamanatkan Pemilu dilakukan dalam waktu 5 tahun sekali.

Ari mengatakan, memundurkan pelaksanaan pemilu sama saja dengan mengingkari hajatan demokrasi yang menjadi parameter kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penjadwalan pemilu ulang tidak bisa hanya karena alasan-alasan yang tidak memiliki pijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Doktor Komunikasi Politik tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com