Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi "Buying Time" sampai soal Kursi Menteri?

Khoirul mencontohkan, bursa pilpres saat ini menunjukkan bahwa elite partai politik yang memiliki elektabilitas memadai hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, elektabilitas elite parpol lainnya seperti Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani masih berkisar di angka 1 persen.

Di sisi lain, tokoh-tokoh yang unggul di bursa pilpres justru bukan elite parpol, sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinam mereka, sembari berharap para tokoh parpol dengan elektabilitas rendah bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Sebut Usul Penundaan Pemilu Bagian Demokrasi, Jokowi Dinilai Tak Menolak jika Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Belum lagi, kata Khoirul, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini seakan menantang Muhaimin untuk membuktikan kemampuannya mengonsolidasikan kekuatan Nahdliyin. Padahal, basis pemilih loyal PKB adalah kelompok Nahdliyin itu sendiri.

Jika Muhaimin tidak berhasil mengamankan posisinya di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin posisinya akan tergantikan di regenerasi PKB berikutnya.

"Cak Imin itu posisinya agak kritikal, dalam arti posisi dia dengan PBNU saat ini komunikasinya gapnya agak serius," kata dia.

Selain itu, lanjut Khoirul, jika Pemilu 2024 betul-betul ditunda, Muhaimin akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan dana dalam mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

“Dengan mengulur 2 tahun, Cak Imin tampaknya berharap bantuan dana politik dari sektor private atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi, seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi," tuturnya

Kekhawatiran serupa juga dialami oleh Partai Golkar. Menurut Khoirul, keterlibatan Airlangga dalam menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah untuk mengulur waktu menuju Pilpres 2024.

Baca juga: Airlangga Tampung Aspirasi Petani yang Ingin Jokowi Tiga Periode

Sebab, Golkar sejak lama sangat ingin kadernya tampil di panggung Pilpres. Sementara, sebagai ketua umum, elektabilitas Airlangga masih di kisaran 1 persen.

"Kalau mungkin Airlangga ingin menjadi capres tapi ternyata enggak mampu mewujudkan itu, bisa saja kemudian Airlangga akan terdegradasi juga karena kelompoknya Bambang Soesatyo (Wakil Ketua Umum Golkar) sudah menunggu momentum," kata Khoirul.

Incar kursi menteri

Lain lagi dengan PAN. Menurut Khoirul, keterlibatan Zulkifli Hasan dalam meramaikan isu penundaan pemilu adalah demi mendapatkan kursi di pemerintahan.

Sebab, PAN sudah sejak lama menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Tapi, hingga saat ini tak satu pun jabatan di kabinet diberikan untuk partai "matahari putih" itu.

"PAN posisinya agak desperate, dia sudah kena prank berkali-kali dan ini sudah menyatakan koalisi cukup lama, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan posisi apa pun," kata Khoirul saat dihubungi, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu Perlu Dipertimbangkan untuk Diundur

Selain mengincar kursi di pemerintahan, lanjut Khoirul, isu penundaan pemilu digulirkan PAN juga untuk menyiapkan logistik di 2024 mendatang

Apalagi, suara Muhammadiyah di Pemilu 2024 terancam pecah. Sebab, selain PAN, kini muncul Partai Ummat bentukan Amien Rais dan Partai Pelita yang didirikan Din Syamsuddin.

Jika kedua partai baru itu dapat mencuri 1-2 persen suara PAN di pemilu, kata Khoirul, ini menjadi ancaman serius terhadap eksistensi kekuatan politik Muhammadiyah di 2024.