Menurut Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean, ada tiga poin kesalahan yang dilakukan Robin hingga membuatnya dipecat tidak hormat oleh KPK.
Kesalahan yang dimaksud diantaranya; berhubungan dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, menyalahgunakan wewenang dan menunjukkan identitas sebagai penyidik.
Berdasarkan rentetan kesalahan atau pun pelanggaran yang dilakukan Robin tersebut, Majelis Dewan Etik KPK menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah.
Hal ini sesuai dengan pedoman perilaku kode etik yang telah ditetapkan oleh peraturan Dewas pada Pasal 4 ayat 2 huruf A, B dan C.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101 Dihentikan Puspom, KPK Mengaku Sulit Dapat Dokumen dari TNI
“Oleh karenanya yang bersangkutan (Stepanus Robin Pattuju) diputus melakukan perbuatan dengan ancaman sanksi berat yakni, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK,” tegas Tumpak.
Selama menjadi penyidik KPK, Robin diketahui telah menerima uang dari lima orang yang berperkara di KPK.
Uang itu di antaranya diterima dari perkara mantan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, Perkara DAK Lampung Tengah Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Baca juga: Kasus Helikopter AW-101, Dihentikan TNI, hingga Keyakinan KPK akan Adanya Korupsi
Kemudian, perkara eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, perkara suap Kalapas Sukamiskin dan perkara manta Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Tak tanggung-tanggung, duit yang diterima penyidik KPK asal Polri dari hasil memainkan perkara mencapai Rp10,4 miliar.
Kepercayaan publik yang merosot terhadap KPK dinilai merupakan akibat dari hilangnya integritas pada lembaga antirasuah itu.
Dalam pandangan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, hilangnya integritas KPK dimata publik disebabkan oleh beberapa hal.
"Pertama, pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar," tutur Zaenur kepada Kompas.com, Senin (27/9/2021).