Kompas.com - 31/12/2021, 08:34 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang dugaan korupsi pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin terus berlanjut.

Jaksa menduga Azis merupakan salah satu penyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya, Maskur Husain.

Dalam pandangan jaksa, suap itu diberikan Azis bernama Kader Partai Golkar lainnya bernama Aliza Gunado.

Baca juga: Bantah Beri Suap pada Eks Penyidik KPK, Aliza Gunado: Saya Saja ke Sini Minta Reimburse

Sebanyak Rp 3,6 miliar diberikan Azis dan Aliza pada Robin dan Maskur agar tidak terjerat dalam dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK yaitu dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Tiga majelis hakim, yaitu hakim ketua Muhammad Damis ditemani dua hakim anggota, Fahzal Hendri dan Jaini Bashir mendengarkan satu demi satu kesaksian.

Ragukan saksi

Keraguan majelis hakim muncul ketika mendengar kesaksian Aliza Gunado.

Hakim Muhammad Damis dan Jaini Bashir memberi peringatan pada Aliza untuk memberikan keterangan dengan jujur.

Sebab, keterangan Aliza berbeda dengan keterangan dua saksi lain dalam persidangan Senin (27/12/2021).

Baca juga: Aliza Gunado Mengaku Tak Pernah Terima Uang Terkait DAK Kabupaten Lampung Tengah

Keduanya adalah Direktur CV Tetayan Konsultan, Darius Hartawan serta mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Aliza menegaskan tak pernah mengenal dan bertemu dengan Darius maupun Taufik.

Sementara itu, pekan lalu Taufik mengungkapkan pernah memberi uang Rp 2,1 miliar untuk Azis melalui Aliza dan orang kepercayaan Azis lainnya, Edy Sujarwo.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.