Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR baru akan menggelar rapat dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 pada awal 2022 mendatang setelah masa reses DPR agar lebih matang.

"Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dan Mendagri dengan seluruh penyelenggara pemilu itu nanti di masa sidang setelah reses," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Doli mengatakan, Komisi II DPR pun tidak menerima permintaan KPU agar tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dapat dibahas sebelum 7 Desember 2021 pekan depan.

Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Politkus Partai Golkar itu menegaskan, DPR merupakan lembaga yang telah memiliki rencana dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Dalam hal ini soal permintaan KPU agar pembahasan jadwal pemilu dilakukan sebelum 7 Desember.

"Jadi tolong hormati DPR, jadi enggak bisa didikte 'tolong harus tanggal 7', jadi DPR ini adalah lembaga negara yang punya agenda sendiri yang punya perencanaan sendiri," kata dia.

Doli melanjutkan, Komisi II DPR juga belum mengetahui apakah KPU dan pemerintah telah melaksanakan konsolidasi sebagaimana keputusan rapat kerja terakhir.

Baca juga: Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Ia menuturkan, saat itu pemerintah diminta berkomunikasi dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP serta berkomunikasi dengan pimpinan partai politik.

Sementara, KPU diminta berkonsolidasi dengan sesama penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan DKPP.

"Sampai sekarang kan kami belum mendapatkan informasi dari hasil konsolidasi itu. Jadi kami juga agak kaget kok kemudian ujug-ujug KPU tanpa informasi ke kami apakah sudah melakukan konsolidasi apa enggak, ngajukan surat dan minta supaya tanggal 7," ujar Doli.

Sebelumnya, KPU meminta DPR untuk membahas aturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sebelum 7 Desember.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat permohonan konsultasi dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Jika RDP tidak dapat dilakukan pada 7 Desember, maka KPU meminta rapat digelar sebelum masa reses pada 15 Desember.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

Pramono juga menyinggung perihal hari H pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah diusulkan oleh KPU. Dia mengungkapkan, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak atas usulan itu.

"Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU, yakni 21 Februari 2024 merupakan pilihan paling tepat," kata Pramono.

"Selain itu, kami mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," tambahnya.