Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Kompas.com - 25/04/2024, 20:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya sempat membahas kemungkinan adanya penyempurnaan sistem politik lewat revisi sejumlah Undang-undang saat berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).

Namun, pembicaraan itu tidak dilakukan secara spesifik karena tujuan utamanya ke Istana hanya untuk berlebaran dan bersilaturahmi.

"Semua sudah punya semangat yang sama, tone yang sama, perlu ada penyempurnaan tentang sistem Pemilu kita. Bahkan, teman-teman Komisi II mengatakan perlu ada penyempurnaan sistem politik kita karena nanti kita bicara tentang revisi atau penyempurnaan UU Partai Politik, UU Pemerintah Daerah, UU tentang DPRD dan sebagainya," kata Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Baca juga: Komisi II Sebut Presidential Threshold Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Menurut Doli, penyempurnaan itu idealnya dilakukan di bulan-bulan pertama pemerintahan baru. Sebab, masa jabatan pemerintahan saat ini tinggal sebentar, hanya sampai Oktober 2024 sebelum Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dilantik secara resmi.

Memulai penyempurnaan di masa pemerintahan baru dianggapnya lebih tepat lantaran Pemilihan Umum (Pemilu) baru dilaksanakan lima tahun mendatang.

"Pemilunya kan 5 tahun lagi. Jadi kalau setahun penuh, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu. Apalagi bisa selesai juga paket UU politik itu, maka tinggal 4 tahun. 3 tahun berikutnya kita sosialisasi saja," jelas Doli.

Sejatinya kata Doli, Parlemen sudah mengusulkan adanya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Baca juga: DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Namun, usulan itu terkendala dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Ia menganggap, saat ini adalah momentum yang tepat untuk perbaikan menyusul munculnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembuat UU menyempurnakan UU Pemilu sebelum tahun 2029.

Kemudian, pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang melelahkan, mahal, serta perlu penyempurnaan.

"Terakhir kemarin putusan MK tentang (sengketa) Pilpres. Tiga hakim yang dissenting opinion itu mengatakan bahwa harus ada penyempurnaan terhadap sistem Pemilu kita," jelas Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com