Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Menurut Nuning, organisasi TNI perlu dibenahi agar benar-benar berada kondisi siap-siaga tempur.

“Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang. Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan alutsista TNI,” katanya.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Adapun untuk memperkuat pertahanan, Nuning mengatakan, bahwa keterlibatan komponen cadangan diperlukan.

Komponen cadangan diperlukan guna menjaga kedaulatan NKRI sebagai penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menjadi kunci pertahanan negara.

Memperkuat pertahanan dan keamanan negara

Sementara itu, Ekonom Piter Abdullah mengatakan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah.

Oleh karenanya, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) harus direncanakan. Hal ini tidak hanya memperkuat pertahanan keamanan, tetapi juga kedaulatan ekonomi.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Menurut Piter, menjaga kedaulatan ekonomi termasuk melindungi sumber-sumber dan infrastruktur perekonomian.

Pasalnya, menjaga kedaulatan itu bersifat menyeluruh, tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, namun harus didukung dengan alat keamanan-alutsista. Punya tentara tapi tidak punya meriam, kapal dan pesawat. Bagaimana bisa menjaga kedaulatan negara?,” ujar Piter.

Untuk itu, sambung dia, modernisasi alpalhankam selama 25 tahun hingga 2044 tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah

Baca juga: Pimpinan Komisi I Soroti Landasan Hukum Pengadaan Alpalhankam

Bagi Piter, nilai sekitar Rp 1.700 triliun yang tengah direncanakan pemerintah masih rasional.

"Kalau untuk 20 tahun berarti anggarannya hanya Rp 80 triliunan setahun. Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten. Ingin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam malah diprotes," imbuhnya.