Pimpinan Komisi I Soroti Landasan Hukum Pengadaan Alpalhankam

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyoroti landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Utut khawatir, kebijakan modernisasi alutsista ini dapat berubah seiring pergantian presiden apabila landasan hukumnya berupa peraturan presiden (perpres).

"Yang perlu kita teliti adalah butuhkah Perpres (Peraturan Presiden) ataukah PP (Peraturan Pemerintah). Timbul pertanyaan kalau PP biasanya turunan dari UU, tapi tidak semua PP harus turunan UU. Kalau Perpres itu biasanya merujuk pada presiden tertentu, nanti ganti presiden diturbo," kata Utut dikutip dari situs dpr.go.id, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Kemenhan Ungkap Lebih dari 50 Persen Alutsista Indonesia Tua dan Rusak

Kendati demikian, Utut menyatakan, DPR RI akan mendukung rencana tersebut supaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki alutsista yang kuat.

Menurut dia, TNI mesti memiliki alutsista yang kuat agar siap menghadapi terjadinya perang konvensional.

"Kalau ada pernyataan tidak akan ada perang konvensional, ya kita berdoa saja sebagai umat beragama mudah-mudahan enggak ada perang. Tapi kalau ada perang kan harus siap, itu kegunaannya," ujar Ututu.

Politikus PDI-P itu juga menekankan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memodernisasi alutsista berkaca dari insiden tenggelamnya KRI Nanggala.

"Kalau tingkat urgensinya kapan, ya sekarang. KRI Nanggala tenggelam itu kita tentu berduka tapi jawabannya bukan hanya berduka, ada langkah lain. Itu yang kita apresiasi dari Pak Prabowo,” kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan kini tengah menjadi sorotan menyusul munculnya rencana memodernisasi alutsista TNI secara maraton.

Rencana pembelian alutsista tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).