Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Kompas.com - 08/06/2021, 09:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) tengah menjadi sorotan publik di tengah rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memborong alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp 1.700 triliun.

Perusahaan ini didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah Kemenhan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.

Adapun, yang menjadi perhatian publik adalah kedekatan orang-orang yang berada di bawah PT TMI dengan Prabowo.

Baca juga: Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

Berdasarkan salinan akta perusahaan, disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham.

Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.

Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengakui bahwa Prabowo mengenal sejumlah orang di PT TMI.

Baca juga: Kemenhan Akui Prabowo Kenal Beberapa Orang PT TMI


Menurut dia, penunjukan seseorang yang dikenal Prabowo masuk dalam PT TMI sebagai hal yang wajar dan bukti integritas pemimpin.

"Ada beberapa personel yang membawahi PT TMI kebetulan dikenal baik oleh menteri (Prabowo). Kalau saya berpikir wajarlah kalau pimpinan menunjuk yang beliau kenal. Ini masalah integritas," ujar Rodon dalam diskusi virtual, Senin (7/6/2021).

Rodon menegaskan, perusahaan tersebut pada dasarnya bukan dibentuk Prabowo selaku pimpinan tertinggi di Kemenhan, melainkan dibentuk yayasan milik Kemenhan.

Ia juga memastikan, PT TMI bukanlah perusahaan cawe-cawe dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Kemenhan: PT TMI Dibentuk Yayasan, Bukan Prabowo

Sebab, PT TMI tidak mempunyai peran untuk mengadakan tender dalam rangka pembelian alutsista.

"(PT TMI) bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender," kata dia.

Ia menambahkan, PT TMI sendiri diisi mantan jenderal hingga para ahli yang memang menguasai teknologi canggih alutsista.

Dalam pelaksanaannya, PT TMI nantinya hanya mempunyai porsi tugas sebagai pemberi saran terkait negara dan jenis senjata apa yang bisa diborong Kemenhan.

"Yang diminta itu orang-orang yang diminta saran terkait jenis senjata, terkait negara mana, terkait senajata apa," ujar dia.

Baca juga: Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.