Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Kompas.com - 14/06/2021, 11:35 WIB
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ. 
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan mengenai tujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.700 triliun.

Menurut Prabowo, pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) itu bukan untuk menginvasi negara lain.

"Kita tidak niat invansi siapa pun," ujar Prabowo saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Prabowo mengatakan, bangsa Indonesia tidak pernah berniat menginvasi keluar dengan adanya alutsista yang dimiliki.

Hal itu juga telah disampaikannya berulang kali ke sejumlah negara.

"Itu yang saya tegaskan di mana-mana dan itu sebetulnya yang disukai oleh tetangga kita," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prabowo menjelaskan bahwa doktrin pertahanan negara Indonesia adalah membela diri.

Baca juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini


Indonesia bakal melakukan perlawanan apabila terjadi serangan lebih dulu.

"Doktrin kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Kita akan membela diri kalau kita diserang, kita akan mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah. Tapi kita tidak mau menjajah dan menyerang," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X