Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Kompas.com - 14/06/2021, 11:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan mengenai tujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.700 triliun.

Menurut Prabowo, pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) itu bukan untuk menginvasi negara lain.

"Kita tidak niat invansi siapa pun," ujar Prabowo saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Prabowo mengatakan, bangsa Indonesia tidak pernah berniat menginvasi keluar dengan adanya alutsista yang dimiliki.

Hal itu juga telah disampaikannya berulang kali ke sejumlah negara.

"Itu yang saya tegaskan di mana-mana dan itu sebetulnya yang disukai oleh tetangga kita," ucap dia.

Prabowo menjelaskan bahwa doktrin pertahanan negara Indonesia adalah membela diri.

Baca juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini


Indonesia bakal melakukan perlawanan apabila terjadi serangan lebih dulu.

"Doktrin kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Kita akan membela diri kalau kita diserang, kita akan mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah. Tapi kita tidak mau menjajah dan menyerang," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com