Kompas.com - 17/10/2020, 11:11 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, proses pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan prosedur dan prinsip ketatanegaraan.

Salah satu indikasinya, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang dipercepat dari 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Setelah pengesahan, draf final UU Cipta Kerja pun berubah-ubah.

"Itu semua melanggar moralitas demokrasi. Ketok palu bukan hanya seremoni. Dalam sebuah negara demokrasi, (paripurna) itu adalah persetujuan bersama, perwujudan dari Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Ada makna besar dalam demokrasi," ujar Bivitri dalam diskusi daring bertajuk Omnibus Law dan Aspirasi Publik, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Bivitri menilai, proses pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru dan menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya soal asas keterbukaan.

Ia mencontohkan saat DPR dan pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada 3 Oktober 2020. Rapat dilakukan jelang tengah malam.

"Pada saat keputusan tingkat I yang terjadi Sabtu di atas jam 10 malam saja itu tidak wajar," kata Bivitri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur karena Tertutup dari Publik

Selain itu, merujuk Tata Tertib DPR, naskah RUU semestinya sudah siap pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat I.

Sebab, Tatib DPR menyatakan bahwa RUU harus dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I.

"Di tingkat I itu harusnya ada naskah lengkapnya. Tapi kita tahu ini begitu terburu-buru, bahkan ada keinginan mempercepat rapat dari 8 Oktober ke 5 Oktober tanpa ada pemberitahuan memadai," tutur dia.

Baca juga: Kemenkumham Klaim Penyusunan RUU Cipta Kerja Dilakukan Terbuka

Bivitri pun menilai pembentukan UU Cipta Kerja merupakan contoh buruk proses legislasi. Tidak hanya melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan, tapi juga melanggar moralitas demokrasi.

"Ini praktik yang sangat buruk. Dalam catatan kami, bahkan ini yang terburuk dalam proses legislasi selama ini, terutama pascareformasi," kata Bivitri.

Rancangan UU Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Setelah disahkan, UU Cipta Kerja sempat dikoreksi. Bahkan berbedar draf UU Cipta Kerja dalam berbagai versi jumlah halaman.

Saat ini, draf UU Cipta Kerja yang telah selesai direvisi setebal 812 halaman sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Nasional
UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

Nasional
UPDATE 14 Juni: Ada 111.747 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Juni: Ada 111.747 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gus Menteri Minta Kades Seluruh Indonesia Selesaikan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs

Gus Menteri Minta Kades Seluruh Indonesia Selesaikan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs

Nasional
UPDATE 14 Juni: Tambah 6.143, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.751.234 Orang

UPDATE 14 Juni: Tambah 6.143, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.751.234 Orang

Nasional
Saksi: Eks Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus Sering Bertamu ke Ruangan Juliari

Saksi: Eks Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus Sering Bertamu ke Ruangan Juliari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X