Pengamat: Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/10/2020, 18:27 WIB
Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSerikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Izzati menilai, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru.

Menurut Nabiyla, negara semestinya memberikan perlindungan bagi pekerja dalam aturan ketenagakerjaan.

Namun, lewat UU Cipta Kerja, pemerintah justru mengurangi perannya dan mengembalikan ketentuan tentang hak-hak pekerja berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha.

"Dalam kapasitasnya sebagai penyeimbang hubungan antara pekerja dan pengusaha, ketika pemerintah memakai logika tersebut, maka pemerintah telah gagal melaksanakan fungsinya sebagai penyeimbang," kata dia dalam diskusi daring, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur karena Tertutup dari Publik

Dia mengatakan, pemerintah seolah lupa bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha selama ini tidak melulu setara.

Ketika ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dikembalikan ke mekanisme privat, seperti melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, pekerja berpotensi dirugikan karena tak memiliki bargaining position.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah lupa ada hubungan yang sangat tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha," ujar Nabiyla.

Ia mencontohkan aturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diubah dalam UU Cipta Kerja.

Dalam klaster ketenagakerjaan, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh.

Selanjutnya, diatur bahwa pekerja/buruh menolak alasan tersebut, maka wajib ada perundingan bipartit dan jika tidak ada kesepakatan baru bisa terjadi PHK ketika ada penetapan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Baca juga: Kemenkumham Klaim Penyusunan RUU Cipta Kerja Dilakukan Terbuka

Menurut Nabiyla, pengubahan pasal tersebut menunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memandang relasi antara pekerja dan pengusaha.

Dengan pengubahan pasal ini, maka pengusaha dapat melakukan PHK secara sepihak. Sebab, belum tentu pula pekerja dapat melakukan penolakan atas pemberitahuan hubungan kerja oleh perusahaan.

"Kalau negara bersikap netral, maka secara tidak langsung negara sebenarnya sedang meninggalkan perannya untuk melindungi pekerja dan melindungi pengusaha," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

Nasional
Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Nasional
Satgas: Tak Ada Bukti Hewan Positif Covid-19 Menularkan Virus ke Manusia

Satgas: Tak Ada Bukti Hewan Positif Covid-19 Menularkan Virus ke Manusia

Nasional
Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Nasional
130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

Nasional
UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

Nasional
UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

Nasional
UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

Nasional
Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Nasional
Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Nasional
Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Nasional
UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X