Kompas.com - 16/10/2020, 17:03 WIB
Massa aksi membentangkan spanduk dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020) sore. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMassa aksi membentangkan spanduk dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM mengklaim proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan melibatkan setiap pemangku kepentingan.

"Substansi dari RUU tentang Cipta kerja ini itu sudah melibatkan berbagai macam stakeholder dan tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat umum maupun dari para stakeholder," kata Widyaiswara Utama Kemenkumham Nasrudin dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube FM9ID_IKP, Jumat (16/10/2020).

Menurut Nasrudin, proses pembahasan di DPR telah berjalan secara transparan karena sidang-sidangnya digelar secara terbuka.

Baca juga: Diguyur Hujan Deras, BEM SI Bertahan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Masyarakat umum, lanjut Nasrudin, juga dapat mengikuti jalannya sidang karena kegiatan sidang itu diliput oleh media parlemen.

"Pembahasan di DPR itu juga dilakukan secara transparan karena diliput oleh media parlemen dan di-relay setiap pembahasannya dan selalu sidangnya itu dibuka untuk umum," kata Nasrudin.

Nasrudin juga mengklaim pembahasan kluster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan kelompok buruh.

Ia menyebut, Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartarto selaku pemrakarsa RUU Cipta Kerja itu telah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pengusaha dan stakeholder lain.

Baca juga: Polisi Halau Pedemo Tolak UU Cipta Kerja yang Tak Kenakan Almamater

Kemudian, kelompok antara pengusaha dengan tenaga kerja atau para buruh dan serika kerja.

"Pembahasan kluster ketenagakerjaan ini memang secara khusus harus melibatkan para buruh-buruh melalui serikat buruh dan kepada para pengusaha," kata dia.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR dalam rapat paripurna Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU tersebut menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.

Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskah UU Cipta Kerja dianggap tertutup dari publik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X