Kompas.com - 16/10/2020, 17:03 WIB
Massa aksi membentangkan spanduk dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020) sore. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMassa aksi membentangkan spanduk dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM mengklaim proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan melibatkan setiap pemangku kepentingan.

"Substansi dari RUU tentang Cipta kerja ini itu sudah melibatkan berbagai macam stakeholder dan tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat umum maupun dari para stakeholder," kata Widyaiswara Utama Kemenkumham Nasrudin dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube FM9ID_IKP, Jumat (16/10/2020).

Menurut Nasrudin, proses pembahasan di DPR telah berjalan secara transparan karena sidang-sidangnya digelar secara terbuka.

Baca juga: Diguyur Hujan Deras, BEM SI Bertahan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Masyarakat umum, lanjut Nasrudin, juga dapat mengikuti jalannya sidang karena kegiatan sidang itu diliput oleh media parlemen.

"Pembahasan di DPR itu juga dilakukan secara transparan karena diliput oleh media parlemen dan di-relay setiap pembahasannya dan selalu sidangnya itu dibuka untuk umum," kata Nasrudin.

Nasrudin juga mengklaim pembahasan kluster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan kelompok buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut, Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartarto selaku pemrakarsa RUU Cipta Kerja itu telah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pengusaha dan stakeholder lain.

Baca juga: Polisi Halau Pedemo Tolak UU Cipta Kerja yang Tak Kenakan Almamater

Kemudian, kelompok antara pengusaha dengan tenaga kerja atau para buruh dan serika kerja.

"Pembahasan kluster ketenagakerjaan ini memang secara khusus harus melibatkan para buruh-buruh melalui serikat buruh dan kepada para pengusaha," kata dia.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR dalam rapat paripurna Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU tersebut menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.

Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskah UU Cipta Kerja dianggap tertutup dari publik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X