Menurut Jimly, RUU HIP Idealnya Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 18/07/2020, 11:23 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menghormati langkah pemerintah yang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( RUU BPIP), sebagai tindak lanjut dari permintaan penundaan dari pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut Jimly, idealnya langkah yang harus dilakukan pemerintah dan DPR adalah mencabut RUU HIP dari prolegnas prioritas tahun 2020. Kemudian, mengajukan kembali RUU hasil perbaikan di prolegnas prioritas tahun 2021.

"Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru," kata Jimly dalam diskusi bertajuk 'Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP?' secara virtual, Sabtu (18/7/2020).

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Jimly mengatakan, dengan mengajukan RUU yang sudah diperbaiki, pemerintah dan DPR dapat mengganti judul RUU HIP dengan RUU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

Sebab, ia menilai, jika hanya untuk mengatur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tidak perlu dengan Undang-Undang. Tetapi cukup dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi dimasukan lagi di prioritas pertama untuk tahun 2021, tapi judulnya bukan BPIP, tapi PIP. kalau BPIP mengenai badan itu LPMK di luar kementrian, itu cukup dengan Perpres," ujar dia.

Di sisi lain, saat ini proses penundaan pembahasan RUU HIP tidak ada kepastian, karena RUU tersebut masih masuk dalam prolegnas prioritas 2020.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

Terlebih, langkah pemerintah yang mengajukan RUU BPIP.

"Sekarang ini kan tidak jelas, judul yang diajukan sudah berubah, tetapi RUU yang sudah diputuskan masih namanya HIP, berarti tidak ada penundaan," ucap dia.

Lebih lanjut, Jimly mengkritik, gaya komunikasi publik pemerintah dengan mengirim lima menteri kabinet Indonesia Maju dalam menyerahkan RUU BPIP kurang tepat dilakukan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Nasional
Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X