Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

Kompas.com - 17/07/2020, 19:50 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/7/2020). Dok. DPRKetua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, penggantian RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dengan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) tidak akan menyelesaikan persoalan.

Oleh sebab itu, ia berpendapat, pemerintah tak perlu mengajukan konsep RUU BPIP ke DPR.

"Bagi Fraksi PAN, RUU HIP diusulkan untuk disetop, dihentikan, tidak perlu mengajukan RUU pengganti atau apapun namanya. Apakah RUU PIP atau RUU BPIP, itu tidak akan menyelesaikan masalah," kata Zainuddin dalam diskusi bertajuk 'Ending RUU HIP' secara virtual, Jumat (17/7/2020).

"Bagi fraksi PAN, Pancasila sudah final," lanjut dia.

Baca juga: Beda RUU BPIP dan RUU HIP, Jumlah Pasal hingga Definisi Pancasila

Zainuddin meminta, pemerintah tak membawa masyarakat dalam polemik ideologi karena masyarakat pun telah menganggap ideologi Pancasila sudah final.

"Jangan dibawa lagi masyarakat kita sekarang dalam polemik ideologi yang sebenarnya masyarakat menganggap ini sudah final. Menggunakan istilah yang digunakan Muhammadiyah, Pancasila sebagai ideologi final," ujar dia.

Menurut Zainuddin, penguatan BPIP tidak perlu dalam bentuk Undang-Undang, tetapi cukup dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal ini, harus berkaca pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Pemerintah Setuju RUU HIP untuk Perkuat BPIP

"BPIP cukup diberikan perpres, tidak harus terlalu jauh diberikan berupa UU, karena dulu kita enggak senang BP7, saya kira BPIP ini analogi BP7. Kalau kita perlukan BPIP, maka payungnya tidak perlu signifikan UU, tapi dengan Perpres," ucap dia.

Lebih lanjut, Zainuddin mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus dalam menangani wabah Covid-19 yang saat ini belum terkendali dengan baik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X