Wali Kota Solo Sebut Tak Punya Anggaran Pilkada, Kemendagri: Dana Seluruh Daerah Cukup

Kompas.com - 30/06/2020, 17:53 WIB
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menyebutkan, keuangan 270 provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pemilihan kepala daerah masih cukup untuk mendanai pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal ini disampaikan Ardian menanggapi pernyataan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang meminta agar pilkada ditunda karena tidak adanya anggaran.

"Secara umum daerah pelaksana Pilkada itu, termasuk Solo, itu masih mencukupi pendanaannya," kata Ardian kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2020).

Ardian tak menyebutkan secara rinci besaran keuangan Pemerintah Kota Solo.

Baca juga: Tak Punya Anggaran, Wali Kota Solo Minta Pilkada Ditunda

Ia hanya memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada daerah yang kekurangan dana.

Namun demikian, jika ada daerah penyelenggara yang mengaku tak punya dana untuk Pilkada 2020, Ardian menyebutkan, pihaknya akan lebih dulu melakukan pengecekan keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada yang ibaratnya mengaku (kekurangan dana) nanti akan saya review, betul tidak," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa ditunda pelaksanaannya pada tahun depan.

Pasalnya, pada tahun ini masih ada wabah Covid-19.

Baca juga: Wali Kota Solo Minta Pilkada Ditunda karena Minim Anggaran, Ini Respons KPU

Selain itu, Pemerintah Kota Solo tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi kekurangan dana yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini sudah tidak bisa nambah kok. KPU minta Rp 11 miliar kami tidak punya anggaran untuk itu. Bayar listrik saja tidak bisa. Kan bisa ditunda (Pilkada Serentak)," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Senin (29/6/2020).

Pandemi wabah Covid-19 mengakibatkan anggaran Pilkada Serentak 2020 di Solo membengkak hingga dua kali lipat.

Sebelumnya, KPU telah mendapat dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota (Pilwalkot) 2020 sebesar Rp 15 miliar.

Karena pemilihan diputuskan berlangsung di tengah wabah, KPU mengharuskan petugas mulai dari Panitia Pemungutan Suara menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Anggaran Pilkada Belum Cair, Mahfud: Menkeu Sudah Cairkan ke KPU Pusat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.