Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR: Bansos Tak Boleh Tersendat karena Persoalan Tas

Kompas.com - 30/04/2020, 12:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, menyayangkan sikap pemerintah yang mempersoalkan urusan tas jinjing yang menyebabkan bantuan sosial untuk masyarakat tersendat.

Saleh menilai perihal tas jinjing itu merupakan perkara sepele dalam distribusi bansos.

"Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat karena persoalan nonesensial seperti itu. Masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka sebetulnya tidak mempermasalahkan tas pembungkusnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

"Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi," imbuhnya.

Baca juga: Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Corona Ajang Kampanye Terselubung

Menurut Saleh, semestinya pemerintah memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan untuk masyarakat.

Apalagi, kata Saleh, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.

"Pemerintah telah menetapkan ini sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga menyebut bahwa bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, sudah semestinya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada," ucapnya.

Selain itu, Saleh pun mempertanyakan desain tas jinjing berwarna merah-putih itu karena bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19".

Ada logo Presiden RI di bagian atas dan logo Kementerian Sosial di bagian bawah.

“Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presiden? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari APBN milik rakyat," ujar Saleh.

Ia curiga ide itu berasal dari Mensos Juliari Batubara sendiri agar Presiden Joko Widodo senang dengan kinerjanya.

Saleh tak yakin Jokowi menganggap perihal logo presiden itu hal yang penting.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

"Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," ucap Saleh.

Diberitakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.

Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com