Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR: Bansos Tak Boleh Tersendat karena Persoalan Tas

Kompas.com - 30/04/2020, 12:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, menyayangkan sikap pemerintah yang mempersoalkan urusan tas jinjing yang menyebabkan bantuan sosial untuk masyarakat tersendat.

Saleh menilai perihal tas jinjing itu merupakan perkara sepele dalam distribusi bansos.

"Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat karena persoalan nonesensial seperti itu. Masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka sebetulnya tidak mempermasalahkan tas pembungkusnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

"Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi," imbuhnya.

Baca juga: Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Corona Ajang Kampanye Terselubung

Menurut Saleh, semestinya pemerintah memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan untuk masyarakat.

Apalagi, kata Saleh, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.

"Pemerintah telah menetapkan ini sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga menyebut bahwa bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, sudah semestinya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada," ucapnya.

Selain itu, Saleh pun mempertanyakan desain tas jinjing berwarna merah-putih itu karena bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19".

Ada logo Presiden RI di bagian atas dan logo Kementerian Sosial di bagian bawah.

“Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presiden? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari APBN milik rakyat," ujar Saleh.

Ia curiga ide itu berasal dari Mensos Juliari Batubara sendiri agar Presiden Joko Widodo senang dengan kinerjanya.

Saleh tak yakin Jokowi menganggap perihal logo presiden itu hal yang penting.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

"Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," ucap Saleh.

Diberitakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.

Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.

"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok (tas) sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Selain bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19", dalam tas itu terdapat pula panduan singkat untuk menghadapi virus corona seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak fisik, hingga larangan mudik.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Di bagian atas ada logo Presiden Republik Indonesia dan di bagian bawah logo Kemensos. Meski produksinya sempat mengalami keterlambatan, namun Juliari menyebut saat ini sudah tak ada masalah.

Pemerintah bahkan sudah menambah perusahaan yang memproduksi tas tersebut.

"Sekarang supply kantong sudah lancar. Dan sebagai info, Sritex kami ajak kerja sama tidak dari awal. Mereka baru supply kantong sejak hari Rabu lalu," ucap Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com