Cerita Laode Lawan Konflik Kepentingan Saat KPK Tangkap Bupati yang Ada Hubungan Keluarga dengannya

Kompas.com - 24/04/2020, 19:30 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif mengungkapkan, jabatannya sebagai pimpinan KPK tidak membuatnya lepas dari kemungkinan terjadi konflik kepentingan

"Saya ingin sampaikan bahwa memberantas konflik kepentingan atau benturan kepentingan itu adalah sesuatu yang sangat berat," kata Laode dalam sebuah diskusi online, Jumat (24/4/2020).

Laode menuturkan, konflik kepentingan itu terjadi ketika KPK akan menangkap seorang bupati yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Laode.

Baca juga: Laode: Seluruh Kasus yang Ditangani KPK Berawal dari Konflik Kepentingan

Kendati demikian, Laode tak ambil pusing soal itu. Ia bersama pimpinan lainnya meneken surat penangkapan dan akhirnya si bupati ditangkap.

"Ya sudah dia akhirnya ditangkap, but can you imagine keluarga kamu yang anak saya suka makan ketika pulang sekolah di rumah adiknya bupati itu di Jakarta sini tapi saya diam saja, saya tutup mata," kata Laode.

Ia mengatakan, peristiwa itu rupanya turut menjadi perbincangan di keluarganya. Saat Lebaran tiba, orangtuanya empat bertanya soal si bupati yang ditangkap KPK itu.

"Ibu saya nanya, 'Kasihan ya adik kamu ditangkap'. Ya saya bilang, 'Ya ma, saya bilang dulu karena saya sudah di KPK dia harus hati-hati kalau dia jadi bupati," ujar Laode.

Kakak si bupati, lanjut Laode, pun sempat mengajak Laode untuk bertamu di rumahnya saat Lebaran tiba untuk bersilaturahmi.

"Kebayang enggak sih saya penjarain adiknya seperti itu tapi masih ajak saya pergi ke rumahnya untuk silaturahim," kata Laode.

Baca juga: Laode: Seluruh Kasus yang Ditangani KPK Berawal dari Konflik Kepentingan

Ia mengatakan, konflik kepentingan itu tidak hanya dapat terjadi kepadanya tetapi juga kepada para pegawai KPK.

Oleh karena itu, pada masa pimpinan Laode, ada aturan di KPK yang melarang pegawai berstatus suami-istri atau adik-kakak semata-mata mencegah adanya konflik kepentingan.

"Salah satunya harus mengundurkan diri, dan sampai sekarang, kalau belum diubah, itu tetap berlaku. Seperti enggak manusiawi tapi ini untuk menjaga jangan sampai terjadi conflict of interest," kata Laode.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X