Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laode: Seluruh Kasus yang Ditangani KPK Berawal dari Konflik Kepentingan

Kompas.com - 24/04/2020, 18:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut, konflik kepentingan merupakan anak tangga menuju tindak pidana korupsi.

Laode menuturkan, banyak kasus korupsi yang ditangani KPK berawal dari adanya konflik kepentingan.

"Saya bisa pastikan seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK ada unsur konflik kepentingan karena memperkaya diri sendiri dan orang lain, tidak ada terjadi memperkaya diri sendiri kalau kita punya kepentingan di situ," kata Laode dalam sebuah diskusi online, Jumat (24/4/2020).

Baca juga: Dugaan Konflik Kepentingan Stafsus Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Milenial, Kolonial Sama Saja

Laode mengatakan, konflik kepentingan itu terjadi ketika praktik korupsi yang dilakukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

"Contoh Tengku Azmun Jafaar, Bupati Pelalawan, dia mengeluarkan konsesi izin hutan pada waktu itu 12 izin tapi 7 diberikan anak dan keluarganya, akhirnya itu kan conflict of interest," ujar Laode.

Kendati demikian, Laode mengakui bahwa KPK jarang menggunakan Pasal 12 huruf i yang mengatur konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa saat menangani kasus korupsi.

Baca juga: TII: Mundurnya Dua Stafsus Presiden Tak Cukup Selesaikan Dugaan Konflik Kepentingan

Alasannya, KPK telah mengenakan pasal suap atau gratifikasi kepada para koruptor tersebut.

"Tapi inti utama dasarnya adalah yang korupsi itu konflik kepntingan," kata Laode.

Ia menambahkan, konflik kepentingan itu juga yang menyebabkan penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan optimal.

Sebab, kata Laode, ada banyak orang kaya yang 'menanam' dan 'memelihara' para calon pejabat penegak hukum dari awal.

"Sehingga ketika dia mau akan melakukan penegakan hukum 'ah ini kan enggak enak ini, dulu kan dia baik sama saya.'. Jadi saya pikir memang ada hubungannya, karena hukum di Indonesia ini belum menjadi panglima," kata Laode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Surya Paloh Dua Kali Bertemu Jokowi

Jelang Pilkada, Surya Paloh Dua Kali Bertemu Jokowi

Nasional
Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Nasional
Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

Nasional
Menkominfo: PDN Diserang Pakai Virus, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

Menkominfo: PDN Diserang Pakai Virus, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

Nasional
SYL Klaim Anak-Cucunya Ditawari Pegawai Kementan untuk Ikut Umrah saat Perjalan Dinas ke Arab Saudi

SYL Klaim Anak-Cucunya Ditawari Pegawai Kementan untuk Ikut Umrah saat Perjalan Dinas ke Arab Saudi

Nasional
Kemungkinan Golkar Umumkan Cagub Jakarta dan Jabar Bersamaan

Kemungkinan Golkar Umumkan Cagub Jakarta dan Jabar Bersamaan

Nasional
Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Nasional
Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Nasional
Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi 'Big Match' jika Anies Lawan Kaesang

Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi "Big Match" jika Anies Lawan Kaesang

Nasional
Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Nasional
Jokowi Ungkap Indeks Perjalanan dan Pembangunan Pariwisata Indonesia Kalah dari Malaysia

Jokowi Ungkap Indeks Perjalanan dan Pembangunan Pariwisata Indonesia Kalah dari Malaysia

Nasional
Belikan Anaknya Jaket Rp 46 Juta Pakai Uang Kementan, SYL: Saya Mau Senangkan Mereka

Belikan Anaknya Jaket Rp 46 Juta Pakai Uang Kementan, SYL: Saya Mau Senangkan Mereka

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Airlangga: Golkar Punya Ridwan Kamil

PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Airlangga: Golkar Punya Ridwan Kamil

Nasional
Layanan Imigrasi Kembali Normal Setelah Pindah 'Data Center'

Layanan Imigrasi Kembali Normal Setelah Pindah "Data Center"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com