Keterlambatan Koordinasi Pemerintah soal Observasi WNI di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA yang dievakuasi dalam upaya penyelamatan dari wabah virus corona dari Kota Wuhan, China, sempat diwarnai penolakan warga Natuna.

Mereka menyuarakan penolakannya lewat aksi unjuk rasa yang nyaris berujung ricuh. Bahkan, penolakan juga datang dari Pemerintah daerah (Pemda) Natuna.

Penolakan itu tak lepas tak dari minimnya koordinasi pemerintah pusat dengan Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan daerahnya yang dijadikan lokasi observasi pasca-evakuasi.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah terlambat menyampaikan informasi kepada Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan lokasi observasi setelah proses evakuasi.

Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti hingga jajaran DPRD Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," ujar Mahfud.

Mahfud mengungkapkan perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan orang dari Negeri Tirai Bambu berlangsung cepat.

Terlebih, rencana tersebut juga sejalan dengan keputusan Pemerintah China yang memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya.

Dengan demikian, pemerintah pun mengambil tindakan cepat dan telah memutuskan Natuna sebagai lokasi observasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Jamin Karantina WNI dari Wuhan Ditangani dengan Cermat

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi jalannya observasi terhadap 238 warga di Natuna. Sehingga, proses observasi tersebut tidak membahayakan masyarakat Natuna.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," tegas Mahfud.

Observasi secara cermat

Mahfud menjamin pemerintah akan menangani observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA dengan cermat.

"Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD dan Terawan Klaim Dunia Puji Indonesia dalam Atasi Virus Corona