Keterlambatan Koordinasi Pemerintah soal Observasi WNI di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA yang dievakuasi dalam upaya penyelamatan dari wabah virus corona dari Kota Wuhan, China, sempat diwarnai penolakan warga Natuna.

Mereka menyuarakan penolakannya lewat aksi unjuk rasa yang nyaris berujung ricuh. Bahkan, penolakan juga datang dari Pemerintah daerah (Pemda) Natuna.

Penolakan itu tak lepas tak dari minimnya koordinasi pemerintah pusat dengan Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan daerahnya yang dijadikan lokasi observasi pasca-evakuasi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah terlambat menyampaikan informasi kepada Pemda Natuna berkaitan dengan keputusan lokasi observasi setelah proses evakuasi.

Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti hingga jajaran DPRD Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat," ujar Mahfud.

Mahfud mengungkapkan perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan orang dari Negeri Tirai Bambu berlangsung cepat.

Terlebih, rencana tersebut juga sejalan dengan keputusan Pemerintah China yang memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya.

Dengan demikian, pemerintah pun mengambil tindakan cepat dan telah memutuskan Natuna sebagai lokasi observasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi jalannya observasi terhadap 238 warga di Natuna. Sehingga, proses observasi tersebut tidak membahayakan masyarakat Natuna.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," tegas Mahfud.

Observasi secara cermat

Mahfud menjamin pemerintah akan menangani observasi terhadap 237 WNI dan 1 WNA dengan cermat.

"Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," ujar Mahfud.

Dia mengatakan, WNI yang menjalani obervasi sepulang dari China dalam kondisi sehat.

Hanya saja, untuk menjalankan standar internasional dalam menangkal virus corona, pemerintah pun memutuskan mengobservasi ratusan warga tersebut.

"Cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana dikarantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) berada di paling depan di bidang ini," ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud meminta tokoh masyarakat bisa mengecek informasi berkaitan dengan penanganan WNI melalui posko-posko yang dibangun pemerintah.

Pendirian posko tersebut salah satunya adalah untuk menangkal informasi hoaks terkait keberadaan warga yang tengah diobservasi di Natuna.

"Kita punya posko-posko dan sebagainya untuk tidak percaya pada berita hoaks yang biasanya memprovokasi, mengadu domba, dan mendramatisir masalah, sebenarnya tidak ada apa-apa," kata Mahfud.

Mahfud juga berharap aktivitas kegiatan belajar-mengajar di Natuna segera kembali diselenggarakan seperti biasanya.

Permintaan itu dilakukan setelah sebelumnya Pemda Natuna meliburkan aktivitas sekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas di sekitaran Pulau Bunguran.

"Pendidikan sekolah sekolah supaya diselenggarakan seperti biasa, tidak ada hari libur karena memang tidak apa-apa," kata Mahfud.

Menteri Kesehatan jadi jaminan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin proses observasi 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China, berlangsung aman.

"Kalau saya bilang menjamin, kan repot. Saya menjaminkan badan saya karena itu saya ada di garda terdepan saat pesawat datang, saya masuk pertama ke dalam pesawat menyapa seluruh warga sehat dari Wuhan yang datang. Nah, itu artinya saya menjaminkan," ujar Terawan.

Terawan menyatakan bahwa pemerintah pusat bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan warga Natuna menangkal virus corona.

Menurutnya, masyarakat Natuna juga memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari wabah virus corona.

"Mereka sebenarnya juga ingin dan mereka buktikan ini ke depan bersama-sama dari Natuna menyelamatkan Indonesia, terkhusus mengenai penyakit corona virus," kata Terawan.

Terawan juga menjamin pihaknya akan terus berkomunikasi setelah sebelumnya informasi keputusan observasi sempat terlambat disampaikan ke Pemda Natuna.

Hal itu dilakukan supaya operasi kemanusiaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana awal.

"Kan begini, ya, apa yang sudah dilakukan adalah kerja seperti yang telah diperintahkan oleh Menko Polhukam tadi, ini adalah operasi cepat kilat, dan harus tepat, tidak boleh meleset sedikit pun," kata Terawan.

Jamin kesehatan warga 

Terawan menyatakan pihaknya akan menjamin kesehatan 237 WNI dan 1 WNA yang tengah dikarantina di Natuna pasca-evakuasi dari Wuhan, China.

Tak hanya yang dikarantina, Terawan menuturkan Kemenkes juga akan menjamin kesehatan warga Kabupaten Natuna.

"Harus diingat, saya menteri kesehatan seluruh WNI, baik yang datang dari Wuhan maupun Natuna, itu yang harus saya jamin kesehatannya,"ujar Terawan.

Terawan mengatakan, pemerintah menginginkan semua dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu, pemerintah tak ingin ada warganya yang dibiarkan sakit begitu saja.

Karena itu, Ia menjamin kesehatan semua warga, termasuk WNI dan WNA yang tengah diobservasi.

"Saya ini menteri kesehatan semuanya, enggak akan saya biarkan satu sakit, satu sehat. Semuanya harus sehat," kata dia.

Skema pemulangan usai 14 hari diobservasi

Terawan mengatakan, pemerintah telah meminta setiap WNI yang sedang menjalani karantina di Natuna untuk menginformasikan terkait alamat dan asal daerahnya.

Informasi tersebut nantinya digunakan untuk mengembalikan WNI ke masing-masing daerah seusai menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.

Terawan mengatakan, sebelum dipulangkan, pemerintah akan melakukan sosialiasi lebih dulu agar warga yang menjalani karantina tidak distigma negatif.

"Harus komunikasi, alamat di mana, daerah di mana, mulai disosialisasikan ke wilayah masing-masing. Tempat anak-anaknya di mana," ujar Terawan

Terawan menjelaskan, skema itu dilakukan supaya ketika mereka pulang tidak dianggap aneh oleh warga daerahnya masing-masing.

Karena itu, perihal alamat identitas penghuni karantina perlu disosialisasikan sejak saat ini.

"Jangan sampai anak-anak pulang ke kampungnya nanti dilihat jadi barang aneh, tidak boleh gitu. Jadi sekarang sosialisasi sudah mulai dilakukan," kata dia.

Di sisi lain, kata Terawan, WNI yang pulang seorang diri dan tak ikut rombongan evakuasi diminta untuk melapor ke pemerintah. Hal itu dilakukan supaya WNI tersebut tidak dikucilkan oleh masyarakat.

"Makanya dia melapor ke kita supaya kita bisa bantu. Kalau enggak melapor ya lalu gimana? Ya saya kan enggak bisa tahu 200 juta (orang) lebih mau masuk keluar kan saya enggak tahu. Makanya harus melapor sehingga kita akan bantu," kata dia.