Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Kompas.com - 04/02/2020, 10:37 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi dengan Pemerintah Daerah Natuna terkait keputusan mengkarantina 237 WNI dan 1 warga negara asing usai dievakuasi dari Wuhan, China.

Karantina dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang sedang mewabah di Wuhan dan daerah lain di China.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya Anda maklumi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud MD mengatakan, perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan WNI dari China, khususnya Wuhan, berlangsung cepat.

Terlebih, setelah Pemerintah China memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya pasca-mewabahnya virus corona.

Baca juga: Kemenkes Bagi Wilayah Karantina di Natuna Jadi 3 Lapis, Masyarakat Umum Tak Bisa Mengakses

Selanjutnya, pemerintah pun mengambil tindakan cepat untuk memulangkan WNI dari Wuhan.

Sejalan dengaan persiapan pemulangan, pemerintah juga telah juga telah memutuskan Natuna sebagai lokasi isolasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi isolasi 238 orang di Natuna. Sehingga, hal tersebut tidak membahayakan warga Natuna dari ancaman virus corona.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Mahfud.

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, evakuasi 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China berlangsung serba cepat.

Adapun, 1 WNA itu bukan warga China, dan merupakan suami dari salah satu WNI yang dievakuasi.

Menurut Johnny Plate, kondisi evakuasi ke Natuna yang serba cepat menyebabkan muncul kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat prosesnya," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kemenkominfo, Senin (3/2/2020).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com