Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit dengan Fasilitas Lengkap di Natuna

Kompas.com - 04/02/2020, 20:57 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta pemerintah membangun rumah sakit yang lebih lengkap wilayahnya.

Hal itu, dikatakannya setelah Natuna dijadikan tempat observasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China.

"Betul, yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Selain meminta rumah sakit dibangun dengan fasilitas lengkap, Hamid juga meminta rumah sakit yang ada ditambah fasilitasnya.

Baca juga: Bupati Natuna Sebut Lokasi Karantina WNI Dekat dengan Sekolah

Pasalnya, saat ini fasilitas rumah sakit di Natuna banyak yang belum memadai.

"Kami minta dibantu peralatan yang kurang di rumah sakit kami itu untuk supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri Kesehatan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR melakukan audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna terkait wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China.

Dalam audiensi tersebut masyarakat Natuna meminta tiga hal pada anggota DPR.

Baca juga: Bupati Natuna Pastikan Sudah Tak Ada Penolakan Warga soal Karantina 237 WNI dari Wuhan

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, usai audiensi mengatakan, permintaan pertama, masyarakat ingin dibangun posko kesehatan masyarakat.

Sebab, berdasarkan laporan tokoh masyarakat dari Natuna yang mengikuti audiensi, jarak antara pemukiman warga dan lokasi observasi ternyata cukup dekat.

"Saya baru tahu kalau ternyata tempat obeservasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilometer jadi cukup dekat oleh sebab itu mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa standby," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com