Politikus Nasdem Kritik Pimpinan KPK yang Ajukan Uji Materi UU KPK

Kompas.com - 27/11/2019, 19:37 WIB
Ketua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengkritik langkah pimpinan KPK mengajukan uji materi atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Taufik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Taufik menilai, gugatan yang dilayangkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang dapat dianggap sebagai upaya merusak KPK itu sendiri.

"Termasuk terkait gugatan ke MK. Kalau menurut saya, sebuah kritikan, ketidaksetujuan, jika itu disampaikan gerakan masyarakat sipil itu sangat wajar sebagai bagian demokrasi," ujar Taufik membuka topik.

"Tapi kalau orang-orang di dalam institusi itu terlibat di situ (uji materi), menurut saya itu bisa merusak institusi," lanjut dia.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kami Mewakili Semua Pegawai KPK yang Ingin Ajukan Uji Materi UU KPK

Taufik mengatakan, langkah Agus Rahardjo dan dua pimpinan KPK lainnya dapat menghambat transisi kepemimpinan di lembaga tersebut.

"Bahkan bisa dikatakan justru KPK yang bunuh diri. Itu yang membuat gundah saya. Biarlah masyarakat sipil yang bergerak ya. Tapi jangan institusi KPK-nya melebur. Karena ada proses yang harus dilanjutkan. Demi pemberantasan korupsi," ujar dia.

Taufik menyayangkan resistensi pimpinan KPK terhadap UU KPK hasil revisi hingga proses pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Gugatan UU KPK ke MK, dari Cacat Formil hingga Tagih Komitmen Jokowi

"Di mana ada semacam resistensi dari institusi atau pun orang-orang yang ada di dalam institusi KPK, juga terlibat dalam resistensi terhadap UU KPK maupun proses pemilihan pimpinan KPK," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, tiga orang pimpinan KPK secara pribadi mengajukan uji materi atas UU KPK ke MK. Ketiganya adalah Agus Rahardjo, Laode Mumahhad Syarif, dan Saut Situmorang.

"Ya (atas nama pribadi). Kan kalau pemohon itu kan hak konstitusional kita," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/11/2019).

"Jadi memang (atas nama) Laode M Syarif, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan lain-lain," lanjut dia.

Baca juga: Agus Rahardjo Cs Gugat UU KPK ke MK, Arsul Sani: Lucu Jadinya...

Laode menuturkan, gugatan itu akan diajukan atas nama koalisi masyarakat yang terdiri 13 orang pegiat antikorupsi.

Beberapa nama penggugat itu, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin serta beberapa nama lain, yaitu Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

Nasional
Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X