Agus Rahardjo Cs Gugat UU KPK ke MK, Arsul Sani: Lucu Jadinya...

Kompas.com - 21/11/2019, 13:20 WIB
Anggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAnggota komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memasukkan surat suara saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut, pihaknya menghormati langkah tiga pimpinan KPK yang mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Kami di DPR, di Komisi III, menghormati saja apa yang dilakukan oleh tiga pimpinan KPK dengan mengajukan judicial review atas UU KPK ke MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Pimpinan KPK Ajukan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi, Mahfud MD: Itu Bagus!

Namun, Arsul berpendapat, langkah ketiga pimpinan KPK itu lucu.

Pasalnya, ketiganya adalah pimpinan lembaga negara. Namun, yang digugat adalah payung hukum yang menjadi landasan institusi yang dipimpinnya sendiri.

Arsul berpendapat, meskipun ia menghormatinya, hal itu memberikan citra bahwa pimpinan lembaga negara tidak mau menjalankan payung hukum yang sudah dibuat.

"Ya kan lucu jadinya. Ada potensi ketidaktertiban dalam etika pemerintahan. Tapi ya sudah kita hormati ya," lanjut dia.

Baca juga: Tim Advokasi UU KPK Singgung Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

Arsul sekaligus memastikan, Komisi III siap menjawab setiap gugatan itu, termasuk salah satunya mengenai ada dugaan cacat formil dan masalah kesesuaian antara isi UU KPK dan UUD 1945.

Pihaknya siap membuka dokumen terkait asal mula revisi UU lembaga antirasuah tersebut.

"Nanti itu kita lihat, pemerintah pasti akan memberikan jawaban, DPR juga akan beri keterangan," ucap dia.

"Kita keluarkan dokumen-dokumennya. Kan pernah saya sampaikan, ketika KPK dipimpin Plt Ketua KPK Pak Ruki menjawab pertanyaan Komisi III, apakah dukungan yang dibutuhkan KPK? Salah satunya revisi UU KPK kok," lanjut Arsul.

Baca juga: Atas Nama Pribadi, Tiga Pimpinan KPK Gugat UU KPK ke MK

Diberitakan sebelumnya, tiga pimpinan KPK secara pribadi mengajukan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Nasional
Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Nasional
Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Nasional
Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Nasional
Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X