Perintah Jokowi Tak Dilaksanakan Ganjar, Petani Kendeng Datangi Istana

Kompas.com - 19/11/2019, 13:20 WIB
Koordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng Gun Retno bersama para petani Kendeng bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana, Selasa (19/11/2019). Dok Gun RetnoKoordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng Gun Retno bersama para petani Kendeng bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019) siang, kembali menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka hendak menagih janji Presiden Joko Widodo untuk membebaskan pegunungan Kendeng dari area pertambangan perusak lingkungan.

Koordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng Gun Retno mengungkapkan, ada pembiaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan tambang yang beroperasi.

Baca juga: Sambil Menembang Jawa, Petani Kendeng Tagih Janji di Depan Kantor Ganjar


Padahal, dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah dilaksanakan, Pegunungan Kendeng tidak boleh ada izin tambang baru.

KLHS itu sendiri dilakukan atas instruksi Presiden untuk merespon aksi unjuk rasa petani Kendeng pada 2016 lalu.

"Ini kan perintah Pak Jokowi sendiri. Ketika ini tidak dilaksanakan, ini kasihan Pak Jokowi. Ini perintah kepala negara," kata Gun Retno usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Jakarta,

Gun Retno menyambangi Istana ditemani oleh sejumlah perwakilan petani perempuan dari Pegunungan Kendeng.

Baca juga: Dukung Petani Kendeng, Aktivis Lingkungan di Bangka Mengecor Kaki

Kepada Moeldoko, mereka melaporkan bahwa penambangan di wilayah Kendeng baik yang bersifat legal atau pun ilegal kini justru semakin masif.

"Kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, enggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" ujar dia.

"Padahal di KLHS rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru. Karena ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng," sambung Gun Retno.

Ia menegaskan, wilayah yang ditambang adalah sumber utama air. Jika penambangan terus dilakukan, maka ke depan air akm semakin berkurang sementara kebutuhan masyarakat juga tinggi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X