Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kuliah Lapangan soal Kendeng di Seberang Istana

Kompas.com - 12/09/2017, 19:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Agraria IPB Satyawan Sunito menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung menghentikan aktivitas industrial PT Semen Indonesia di kawasan pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Padahal, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan tuntutan dari petani.

"Pada dasarnya, keputusan MA dan penelitian yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya memenangkan tuntutan penduduk dan membenarkan pandangan penduduk mengenai ekosistem di Kendeng itu. Tapi rupanya itu tak cukup untuk menyetop kegiatan industri yang ada di sana," ujar Satyawan dalam kuliah lapangan di seberang Istana Presiden, Selasa (12/9/2017).

Baca: KLHS Kendeng Rampung, tetapi Belum Bisa Umumkan

Kuliah lapangan itu digelar di sela aksi unjuk rasa sejumlah petani Pegunungan Kendeng. Peserta kuliah lapangan itu terdiri dari mahasiswa, aktivis, akademisi hingga peserta aksi unjuk rasa.

Satyawan melanjutkan, maka tidak heran jika aksi petani Kendeng terus berlanjut.

Bahkan, diklaim semakin mendapatkan simpati besar dari masyarakat dan bentuk aksi unjuk rasa juga kian bervariasi.

"Harus diingat juga, umumnya kita mendengar itu hanya Semen Indonesia. Seolah-olah hanya ada satu pelaku di sana. Tapi kita lupa ada puluhan konsesi ekstraksi bahan dasar semen di Kendeng itu. Skala besar, menengah dan kecil," ujar Satyawan.

"Tapi ya namanya juga Indonesia ya, sampai di mana sih sebetulnya pemerintah itu bisa mengontrol dan mengawasi proses- proses ekstraksi semacam itu?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com