Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Kompas.com - 25/04/2024, 07:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) kemarin.

Meski masih ada jeda waktu sekitar enam bulan hingga dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, pergantian kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo dinilai tak perlu transisi secara khusus.

Presiden Joko Widodo menyatakan, jajarannya tidak membentuk tim transisi untuk menyiapkan pergantian pemerintahan, cukup memastikan pergantian tersebut berjalan mulus dan baik.

Baca juga: Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

"Endak, endak, endak (tidak ada tim transisi). Kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun memberikan tanggapan serta pesan-pesannya Prabowo-Gibran yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun mendatang.

Presiden Jokowi meminta agar Prabowo dan Gibran segera mempersiapkan diri untuk langsung bekerja setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Baca juga: Petuah Jokowi-Maruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

"Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah, kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan (Presiden dan Wakil Presiden terpilih)," katanya.

"Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan, untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja," lanjut Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berpandangan tidak perlu ada transisi khusus karena ia yakin Prabowo bakal melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir karena pemerintahan Pak Prabowo ini melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, kami, saya kira tentu tidak perlu lagi ada transisi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bandung, Rabu.

Dengan demikian, menurut Ma'ruf, pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo akan berjalan secara otomatis.

Apalagi, Jokowi sudah sering melibatkan Menteri Pertahanan tersebut dalam beberapa sidang kabinet.

"Artinya perpindahannya itu secara otomatis di beberapa sidang kabinet, kebetulan Pak Prabowo ikut sudah ikut sudah beberapa kali sehingga menurut saya tidak perlu ada transisi lagi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Pada Maret 2024 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa Prabowo belum terpikir untuk membentuk tim transisi.

Pasalnya, sama seperti yang dikatakan Ma'ruf, pemerintahan Prabowo-Gibran nanti berkomitmen melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf.

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com