Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Kompas.com - 17/11/2019, 16:38 WIB
Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019) kemarin. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKoordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator peneliti Imparsial Ardimanto Adiputra mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 31 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di 15 provinsi Indonesia dari awal hingga menjelang akhir 2019 ini.

Temuan ini merupakan hasil monitoring Imparsial lewat berbagai pemberitaan di media massa.

Hal itu disampaikan oleh Ardi dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019).

"Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasaan beragama dan berkeyakinan yang menyebar di 15 provinsi di Indonesia," kata Ardi dalam paparannya di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: PR untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih, Jaminan Kebebasan Beragama

Rinciannya, 12 kasus pelanggaran KBB berupa pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/pengajian/ceramah/pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu.

Sebanyak 11 kasus berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, 3 kasus berupa perusakan tempat ibadah, 2 kasus pelarangan terhadap perayaan Cap Go Meh, 1 kasus berupa pengaturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah.

Kemudian, 1 kasus berupa imbauan pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu dan 1 kasus berupa penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.

"Nah melihat dari 31 kasus ini, memang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang mengorganisasi masyarakat sekitar, ini cenderung diorganisasi oleh kelompok yang selama ini melakukan tindakan intoleran di Indonesia," kata dia.

Meski demikian, Ardi juga menyatakan ada pula keterlibatan aparat atau pemerintah sendiri dari 31 kasus itu.

"Aparat negara atau pemerintah masih menyumbang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Padahal, seharusnya mereka menjadi pihak yang melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Nasional
Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

Nasional
Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X