Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AJI: Kebebasan Pers Bergantung pada Kualitas Pemilu, ke Depan Semakin Banyak Tantangan

Kompas.com - 29/04/2024, 18:02 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas mengatakan, media massa atau pers akan mengalami lebih banyak tantangan di masa depan karena kualitas pemilihan umum (pemilu) yang semakin menurun.

Sebab, menurut dia, kebebasan pers akan sangat bergantung pada kualitas pemilu yang menentukan kualitas demokrasi.

"Kebebasan media saat ini sangat tergantung dengan kualitas pemilu yang dilaksanakan. Kenapa? Karena kualitas pemilu secara langsung akan menentukan kualitas demokrasi," katanya dalam diskusi bertajuk "Menakar Netralitas Penjabat di Pilkada 2024", Senin (29/4/2024).

"Kalau demokrasinya jelek, kebebasan pers kita nanti akan terancam," ujar Ika melanjutkan.

Baca juga: AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Ika menjelaskan, saat ini pers sudah mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu, setelah Pemilu 2024 yang memiliki indikator buruk, dinilai akan semakin mempersulit kerja-kerja jurnalistik.

"Meskipun sekarang masih banyak tantangan, tapi kita sudah melihat indikator ke depan kita akan makin sulit untuk mungkin membicarakan kerja-kerja, atau semakin banyak sensor semakin banyak tantangan dan sebagainya," katanya.

Untuk itu, Ika mengatakan, tidak ada cara lain jurnalis harus ikut mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan rangkaian Pemilu 2024.

"Oleh karena itu, tidak ada cara lain sebenarnya, media harus jadi bagian untuk mengawasi dari setiap tahapan ini (pemilu) yang masih akan terjadi di Pilkada, bagaimana melihat dampak-dampak itu secara langsung pada masyarakat yang paling rentan," ujar Ika.

Baca juga: Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Sebagaimana diketahui, tahapan Pilkada 2024 dibuka dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024.

Kemudian, penetapan pasangan calon dijadwalkan akan dilakukan pada 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024.

Selanjutnya, masa tenang pada 24-26 November 2024. Terakhir, pencoblosan dijadwalkan pada 27 November 2024.

Baca juga: AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Nasional
MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

Nasional
Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Nasional
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com