Kompas.com - 17/11/2019, 16:38 WIB
Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019) kemarin. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKoordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator peneliti Imparsial Ardimanto Adiputra mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 31 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di 15 provinsi Indonesia dari awal hingga menjelang akhir 2019 ini.

Temuan ini merupakan hasil monitoring Imparsial lewat berbagai pemberitaan di media massa.

Hal itu disampaikan oleh Ardi dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019).

"Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasaan beragama dan berkeyakinan yang menyebar di 15 provinsi di Indonesia," kata Ardi dalam paparannya di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: PR untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih, Jaminan Kebebasan Beragama

Rinciannya, 12 kasus pelanggaran KBB berupa pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/pengajian/ceramah/pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu.

Sebanyak 11 kasus berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, 3 kasus berupa perusakan tempat ibadah, 2 kasus pelarangan terhadap perayaan Cap Go Meh, 1 kasus berupa pengaturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, 1 kasus berupa imbauan pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu dan 1 kasus berupa penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.

"Nah melihat dari 31 kasus ini, memang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang mengorganisasi masyarakat sekitar, ini cenderung diorganisasi oleh kelompok yang selama ini melakukan tindakan intoleran di Indonesia," kata dia.

Meski demikian, Ardi juga menyatakan ada pula keterlibatan aparat atau pemerintah sendiri dari 31 kasus itu.

"Aparat negara atau pemerintah masih menyumbang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Padahal, seharusnya mereka menjadi pihak yang melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata dia.

Di sisi lain, Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan dari temuan itu, intoleransi masih menjadi tantangan terkini yang terjadi secara berulang di Indonesia.

"Ini persoalan yang sebenarnya muncul dari awal era 2000-an yang setiap tahun mengalami keberulangan, misalnya kasus tentang penutupan tempat ibadah kelompok minoritas, pelarangan pembubaran kegiatan keagamaan tertentu, ini kan kasus-kasus yang setiap tahun sering terjadi, terus berulang di berbagai tempat," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, setidaknya ada dua persoalan yang menyebabkan praktik intoleransi masih berlangsung di Indonesia. Pertama, aturan hukum atau kebijakan lain yang saling bertentangan.

Baca juga: Kontras: 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama Era Jokowi-JK

Ghufron menuturkan, ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di sisi lain ada aturan dan kebijakan bisa mengancam kebebasan beragama atau berkayakinan, tetapi tetap dipertahankan.

"Selain ada problem hukum yang disharmoni, regulasi semacam ini juga digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi tindakan melakukan praktik intoleransi," kata dia.

Hal itu dinilai Ghufron diperparah dengan minimnya ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku aksi intoleran serta masih minimnya perlindungan terhadap para korban.

"Nah sehingga tantangan yang perlu ditangani ke depan selain mencabut atau merevisi peraturan perundangan, kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan hukum yang tegas dan adil juga penting didorong," kata dia.

Baca juga: Kontras: 954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama, Pelakunya Pemerintah, Sipil, Polisi, hingga Ormas

Hal ini dinilainya menjadi satu jalan guna memastikan setiap orang di masyarakat memiliki hak yang sama dalam menjalankan KBB secara bebas dan adil.

"Bebas dari diskriminasi, bentuk pemaksaan dari kelompok lain dengan alasan apa pun," ujar Ghufron.

Ghufron juga menegaskan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan yang berlandaskan pada nilai hak asasi manusia. Jangan sampai aturan hukum atau kebijakan yang disusun justru malah membatasi KBB di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.